6 Fakta Dugaan Perselingkuhan Wakil Ketua DPRD, Dicopot Partai dari Jabatan hingga Tak Harus Cerai

Desakan agar James Arthur Kojongian (JAK) dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPRD Sulut menguat. 

Kuatnya desakan itu seiring viralnya video dugaan ia bersama WIL (Wanita Idaman Lain) dalam mobil dan dipergoki istrinya, Michaela Paruntu beberapa hari terakhir. 

Menyikapi hal tersebut, Partai Golkar Sulut menyatakan tak sembarang memutuskan melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kadernya yang duduk di lembaga legislatif. 

"Ada mekanisme yang harus dijalani. Sejauh ini keputusan Partai Golkar Sulut menghentikan yang bersangkutan dari jabatan sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sulut," kata Wakil Ketua I Partai Golkar Sulut, Feryando Lamaluta di kantor DPRD Sulut, Rabu (27/01/2021). 

Katanya, penonaktifan JAK dari jabatan Ketua Harian akan dilaporkan ke DPP. 

Yoyo, sapaan Lamaluta, bilang, sikap itu diambil agar masyarakat tahu Partai Golkar bersikap arif dan bijaksana. 

"Soal status sebagai pimpinan dewan, kita belum bisa bicara seperti apa," ujar Yoyo.

Setelah memutuskan menonaktifkan JAK dari jabatan, selanjutnya Partai Golkar Sulut akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan. 

"Dengan dilakukannya penghentian dari jabatan, selanjutnya DPD melalui bidang organisasi dan bidang hukum akan melakukan kajian sekaligus meminta keterangan," ujar Sekretaris Partai Golkar Sulut, Raski Mokodompit. 

Raski tak memastikan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Partai Golkar. 

"Untuk saat ini, kita berikan yang bersangkutan memberi penjelasan. Lalu ada kajian dari bidang hukum dan organisasi. Setelah itu kita laporkan ke DPP," ujar politisi asal Kotamobagu itu.

4. Alasan Golkar Sulut Ambil Sikap

Partai Golkar Sulut mengambil sikap pasca beredarnya video dugaan kadernya, James Arthur Kojongian (JAK) dipergoki istrinya sedang bersama WIL  (Wanita Idaman Lain) di mobil.

Wakil Ketua I Partai Golkar Sulut Bidang Organisasi dan Kaderisasi, Feryando Lamaluta bilang, pihaknya mengambil sikap karena nama partai terbawa-bawa.

Partai Golkar sendiri enggan mencampuri urusan rumah tangga pribadi kadernya.

"Ini memang masalah keluarga tapi karena sudah ke mana-mana, sudah ramai di media, media sosial dan masyarakat, kita bersikap," ujar Lamaluta di kantor DPRD Sulut, Rabu (27/01/2021).

Katanya, Partai Golkar menghormati asas praduga tak bersalah. Termasuk dalam hal apakah benar sosok JAK dalam video tersebut.

"Kita hormati asas praduga tapi teman-teman, masyarakat tahu seperti apa," katanya.

Ia bilang, langkah Partai Golkar Sulut diambil untuk menyikapi viralnya video dimaksud.

"Kita tak bisa berandai-andai tapi kita sampaikan ke publik saat ini sikap Golkar seperti apa. Itu saja dulu," jelas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPD Partai Golkar Sulut menonaktifkan James Arthur Kojongian (JAK) dari jabatannya sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sulut.

"Melihat situasi, kondisi dan pemberitaan di media dan informasi yang berada di masyarakat, Partai Golkar Sulut mengambil sikap menonaktifkan saudara J dari jabatan Ketua Harian," ujar  Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Feryando Lamaluta  kepada media di ruang serbaguna kantor DPRD Sulut, Rabu (27/01/2021).

Feryando bilang, sikap tersebut diambil partai berlambang beringin itu menyikapi ramainya pemberitaan terkait dugaan pelanggaran etik oleh James beberapa hari terakhir.

Raski Mokodompit, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut menambahkan, keputusan itu diusulkan  ke DPP Partai Golkar.

"Keputusannya ada di DPP. Nantinya DPP mempertimbangkan usulan dari DPD I Sulut," jelas Feryando yang membidangi organisasi dan kaderisasi.

Dikatakan, keputusan itu diambil setelah melalui rapat terbatas Pimpinan DPD I Partai Golkar Sulut yang dipimpin Ketuanya, Christiany Euginia Paruntu.

5. Pengamat Sebut Perlu Ada Klarifikasi Langsung

James Arthur Kojongian (JAK) resmi dicopot sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sulut.

Pencopotan ini masih terkait soal dugaan kasus perselingkuhannya dari sang istri, Michaela Elsiana Paruntu (MEP).

Menurut Pengamat Politik Ferry Liando, sikap DPD Partai Golkar Sulut yang menonaktifkan JAK sudah tepat. 

"Itu sudah bagus, sebab ini salah satu cara menyelamatakan wibawa Partai Golkar," ujar Ferry, Rabu (27/1/2021). 

Tak hanya pencopotan, Ferry mengatakan selanjutnya masih ada hal yang perlu diperhatikan.

"Perlu ada klarifikasi langsung dari yang bersangkutan tentang kebenaran video yang viral itu. Prinsip praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi," jelasnya.

Setelahnya kita masih harus menunggu kepastian penegak hukum untuk membuktikan siapa sebenarnya yang ada di dalam video tersebut meski publik sudah memastikan dan menyimpulkan sendiri.

"Perlu ada pembuktian hukum untuk penanganannya," tutur Ferry.

Tak hanya memastikan sosok di dalam video, perlu ditelusuri juga apakah benar kedua pihak yang berada di dalam kendaraan tersebut memang memiliki hubungan khusus atau hanya kebetulan sedang bersama.

Jika tebukti ada hubungan, maka perlu dikembangkan apakah sejauh ini telah ada tindakan-tindakan yang tidak patut dilakukan oleh keduanya.

Ferry menyarankan agar publik tidak terlalu cepat menghakimi sebelum ada keterangan resmi dari penegak hukum, meskipun dalam video sudah mengindikasikan apa yang diketahui publik.

"Dalam hal penanganan dan pembuktian hukum ternyata terbukti bahwa benar salah oknum anggota DPRD telah bertindak hal yang tidak wajar maka untuk menjaga kewibawaan Partai Golkar dan kewibawaaan DPRD maka sedapat mungkin dikenakan sanksi," pungkas Ferry. 

Jenis sanksinya tentu akan sangat tergantung dari dewan kehormatan DPRD, gubernur, dan pimpinan Partai Golkar. 

Pasal 139 UU 23/2014 menjelaskan bahwa anggota DPRD dapat diberhetikan jika melanggar sumpah dan kode etik. 

"Pengusulannya harus dari Partai Golkar tentunya," tutup Ferry.

6. Swapar Sebut Tak Harus Berakhir Perceraian

Soal perselingkuhan dalam rumah tangga, Koordinator Program Swara Parangpuan (Swapar) Mun Djenaan, angkat bicara.

Menurutnya, perselingkuhan dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah mencakup kekerasan fisik dan psikis.

"Kasusnya (wanita dalam video viral), kami melihat di media sosial dia juga sampai ditarik (terdorong mobil ke depan), berarti sudah ada sentuhan fisik kan. Selain itu perselingkuhan jelas masuk ke dalam kategori kekerasan psikis," jelas Mun, Selasa (26/01/2021).

Menurutnya, perselingkuhan bisa terjadi karena adanya relasi yang timpang antara suami dan istri.

"Biasanya suami yang menganggap istri sudah tidak lagi memiliki daya tarik terutama secara fisik akan mencari di luar, apalagi jika selingkuhannya masih muda. Di situlah laki-laki akan mencari celah," tambah Mun.

Perempuan yang menjadi selingkuhan pun sebenarnya juga menjadi korban karena biasanya mudah dipengaruhi dengan iming-iming kasih sayang.

"Di sini laki-laki tersebut menggunakan relasi kuasa karena pasangan selingkuhannya masih muda dan labil sehingga mudah dipengaruhi," tutur Mun.

Terkait PDKRT menurut penyelesaiannya tidak selalu perpisahan karena pasti ada konsekuensi besar terutama bagi anak.

"Kalau biasanya kami memberitahu konsekuensi atas suatu pilihan, misalnya jika memilih bertahan konsekuensinya apa jika memilih berpisah ada konsekuensi yang berbeda," kata Mun.

Korban perlu diberi ruang yang besar dan luas untuk berpikir sebab-akibat atas konsekuensi yang nantinya ia pilih.

"Harus ada mediasi, dialog kedua belah pihak tentang keberlanjutan perkawinan apakah masih bisa dipertahankan dan diperbaiki, karena konsekuensi jatuhnya ke anak dan pasti berdampak ke psikologi dan sosial anak," tutupnya.

(Tribunmanado.co.id/Alfa Pattyranie/Fernando Lumowa/Isvara Savitri)

BERITA TERPOPULER :

• Masih Ingat Pembunuhan Pramugari Cantik? Polisi Temukan Sesuatu di Alat Viral Mantan Ratu Kecantikan

• Kecelakaan Maut, 2 Orang Rombongan yang Hendak Lamaran Tewas di Tempat, Mobil Pikap Tabrak Tiang

• Sosok Joseph Robert Giri, Jendral Berbadan Kekar & Mantan Danrem 131/Santiago, Cinta Sulawesi Utara

TONTON JUGA :