Penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir Soal Fungsi Barcode di Vaksin Covid-19, Bukan Cip

TRIBUNMANADO.CO.ID -   Tak ada cip dalam botol vaksin virus corona, kata Menteri BUMN Erick Thohir.

Dia memastikan hanya ada barcode pendistribusian yang ada di botol vaksin.

Sehingga kabar ada cip di dalam pendistribusian 1.2 juta dosis vaksin gratis Covid-19 untuk masyarakat adalah hoaks.

“Jadi bukan vaksin di dalamnya ada cip ke badan kita, tapi ini barcode di botol vaksin,” kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (20/1/2021).

Erick menjelaskan, fungsi dari adanya barcode yakni untuk memperjelas posisi vaksin dalam penomoran yang akan dimasukan ke dalam kotak.

Baca juga: Anak-anak Temukan Bagian Kepala Diduga Korban Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 di Pantai Kis Pakuhaji

“Jadi kalau di dalam kotak itu ada 10 botol, diambil satu ketahuan,” kata Erick.

Erick menuturkan, dari botol-botol vaksin yang dimasukkan ke dalam kotak, nantinya kotak tersebut juga kemudian dimasukan ke dalam kotak pendingin yang lebih besar lagi untuk di kirim ke berbagai daerah dengan menggunakan truk.

Selain itu, dengan teknologi tersebut, pengiriman vaksin juga dapat dimonitor lokasi dan temperaturnya.

“Jadi kita tahu berapa jamnya dan termometernya terukur ketika sampai,” kata Erick.

“Setelah terbuka itu juga terdeteksi, oh itu udah diambil. Karena tugasnya kami kan (mengirim) sampai ke gubernur,” ucap dia.

Lebih lanjut, Erick menyatakan vaksin gratis adalah prioritas pemerintah di samping wacana adanya vaksin mandiri.

 Menurut Erick, Presiden Joko Widodo sudah mengambil kebijakan yang luar biasa dengan memberikan vaksin gratis ke masyarakat misalnya ke tenaga kesehatan, TNI–Polri dan rakyat yang membutuhkan.

“Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan tetapi kita tidak bisa menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan,” kata dia.

Terkait vaksin mandiri, Erick mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak termasuk DPR dan Kementerian terkait.

Ia mengatakan, jika nantinya ada vaksin mandiri maka ada beberapa catatan dari Komisi VI DPR.