Banjir Kalsel
Pantauan LAPAN: 139 Ribu Hektar Hutan di Kalsel Berkurang Selama 10 Tahun Terakhir
Pernyataan ini menjadi kontroversi. Aktivis lingkungan seperti Walhi dan Greenpeace menyebut, pernyataan tersebut keliru.
lihat foto
Sementara di Kabupaten Balangan, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Murung Raya luas genangannya menurut data LAPAN antara delapan ribu sampai 10 ribu ha.
Tim tanggap darurat bencana LAPAN menganalisis penyebab banjir yang terjadi 12 sampai 13 Januari 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data cuaca dan luas tutupan lahan.
LAPAN menganalisis perubahan tutupan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito menggunakan data mosaik Landsat tahun 2010 dan 2020.
Data-data yang digunakan merupakan data satelit penginderaan jauh dengan resolusi menengah. Hasil pengolahan data masih bersifat estimasi, belum dilakukan verifikasi serta validasi untuk mengetahui tingkat akurasinya.
Kritik Walhi
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengkritik kedatangan Presiden Joko Widodo yang melakukan peninjauan kondisi banjir di Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021).
Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi dianggap hanya untuk menyalahkan hujan dan sungai sebagai penyebab banjir.
"Presiden Jokowi ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending enggak usah ke Kalsel," kata Kisworo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).
Kritikan pedas tersebut dilontarkannya karena menganggap kedatangan Jokowi tidak sesuai yang diharapkan.
Padahal Jokowi diharapkan memberi solusi soal penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyat.
Menurutnya, Jokowi seharunya datang sebagai tokoh yang kuat untuk menangani kondisi darurat di Kalimantan Selatan.
Semestinya Jokowi datang dan memanggil pemilik perusahaan yang dinilai telah merusak lingkungan Kalsel.
"Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," harapnya.
Kisworo mengatakan, banjir kali ini menjadi penanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.(*)
