Pantauan LAPAN: 139 Ribu Hektar Hutan di Kalsel Berkurang Selama 10 Tahun Terakhir

TRIBUNMANADO.CO.ID - Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan, penyebab terjadinya banjir yang merendam hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan tersebut, karena tingginya curah hujan di Indonesia.

Pernyataan ini menjadi kontroversi. Aktivis lingkungan seperti Walhi dan Greenpeace menyebut, pernyataan tersebut keliru.

Pasalnya, berdasarkan data yang mereka miliki, penyebab utama terjadinya banjir di Kalsel adalah, banyaknya hutan di Kalimantan Selatan yang dibabat untuk dijadikan sebagai lahan sawit.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) juga mengungkapkan hal yang sama.

Menurut analisis LAPAN, penyebab banjir Kalsel karena 139 ribu hektar hutan berkurang dalam kurun waktu 10 tahun.

LAPAN menganalisa penyempitan kawasan hutan telah meningkatkan risiko banjir di Kalimantan Selatan.

Hasil analisis menunjukkan adanya kontribusi penyusutan hutan dalam kurun 10 tahun terakhir terhadap peningkatan risiko banjir di wilayah Kalimantan Selatan.

Data tutupan lahan menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai 2020 terjadi penyusutan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar masing-masing 13 ribu hektare (ha), 116 ribu ha, 146 ribu ha, dan 47 ribu ha di Kalimantan Selatan.

Sedangkan area perkebunan di wilayah itu menurut data perubahan tutupan lahan luasnya bertambah hingga 219 ribu ha.

"Perubahan penutup lahan dalam 10 tahun ini dapat memberikan gambaran kemungkinan terjadinya banjir di DAS Barito, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari," kata Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN M Rokhis Khomaruddin.

Selain itu, hasil analisis curah hujan berdasarkan data satelit Himawari-8 menunjukkan bahwa liputan awan penghasil hujan terjadi sejak 12 hingga 13 Januari 2021 dan masih berlangsung hingga 15 Januari 2021 di wilayah Kalimantan Selatan.

"Curah hujan ini menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Januari 2021," kata Rokhis seperti dikutip dari Antara.

LAPAN juga meneliti luas genangan akibat banjir pada 12 Juli 2020 (sebelum banjir) dan 13 Januari 2021 (saat/setelah banjir) dengan menggunakan data satelit Sentinel 1A.

Menurut hasil perhitungan, banjir menimbulkan genangan paling luas di Kabupaten Barito Kuala (sekitar 60 ribu ha) disusul Kabupaten Banjar (sekitar 40 ribu ha), Kabupaten Tanah Laut (sekitar 29 ribu ha), dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (sekitar 12 ribu ha).

Genangan juga muncul di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (sekitar 11 ribu ha), Kabupaten Tapin (sekitar 11 ribu ha), dan Kabupaten Tabalong (sekitar 10 ribu ha).

Sementara di Kabupaten Balangan, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Murung Raya luas genangannya menurut data LAPAN antara delapan ribu sampai 10 ribu ha.

Tim tanggap darurat bencana LAPAN menganalisis penyebab banjir yang terjadi 12 sampai 13 Januari 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data cuaca dan luas tutupan lahan.

LAPAN menganalisis perubahan tutupan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito menggunakan data mosaik Landsat tahun 2010 dan 2020.

Data-data yang digunakan merupakan data satelit penginderaan jauh dengan resolusi menengah. Hasil pengolahan data masih bersifat estimasi, belum dilakukan verifikasi serta validasi untuk mengetahui tingkat akurasinya.

Kritik Walhi

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengkritik kedatangan Presiden Joko Widodo yang melakukan peninjauan kondisi banjir di Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021).

Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi dianggap hanya untuk menyalahkan hujan dan sungai sebagai penyebab banjir.

"Presiden Jokowi ke Kalsel kalau hanya menyalahkan hujan dan sungai mending enggak usah ke Kalsel," kata Kisworo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Kritikan pedas tersebut dilontarkannya karena menganggap kedatangan Jokowi tidak sesuai yang diharapkan.

Padahal Jokowi diharapkan memberi solusi soal penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyat.

Menurutnya, Jokowi seharunya datang sebagai tokoh yang kuat untuk menangani kondisi darurat di Kalimantan Selatan.

Semestinya Jokowi datang dan memanggil pemilik perusahaan yang dinilai telah merusak lingkungan Kalsel.

"Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," harapnya.

Kisworo mengatakan, banjir kali ini menjadi penanda bahwa Kalimantan Selatan sudah berada dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis.(*)