Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Internasional

Palestina Rencanakan Gelar Pemilu Pertama Setelah 15 Tahun, Uni Eropa Menyambut Baik, AS dan Israel?

Warga Palestina tidak yakin pemilihan nasional pertama mereka dalam 15 tahun dapat membawa perubahan lebih baik di negaranya.

(Alaa Badarneh/EPA)
Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas Akhiri Perjanjian Keamanan dengan Israel dan AS 

Sementara, Uni Eropa menyambut baik rencana pemilihan umum itu.

"UE siap untuk terlibat dengan pihak terkait untuk mendukung proses pemilu," kata juru bicara untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan dalam sebuah pernyataan.

"UE juga menyerukan otoritas Israel untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Palestina," lanjutnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) juga siap untuk mendukung upaya Palestina melatih hak demokrasi mereka, kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Ia menambahkan bahwa itu akan "menjadi langkah menuju persatuan Palestina".

Baca juga: Ketika DPR Menilik Transaksi Keuangan Komjen Listyo, Respons KPK untuk Calon Tunggal Kapolri

Perebutan kekuasaan

Pejabat Israel tidak segera memberikan komentar terkait dengan rencana pemilu Palestina.

Tidak jelas apakah Israel akan mengizinkan kegiatan pemilu berlangsung di Yerusalem Timur, seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

Warga Palestina ingin menggelar pemilu di sana, begitu pula di Tepi Barat dan Gaza.

"Kami memiliki alternatif lain, yang penting adalah orang-orang dari Yerusalem dapat ikut serta dalam pemilu," kata Hanna Nasir, ketua Komite Pemilihan Pusat Palestina, pada Sabtu (16/1/2021).

Pemungutan suara parlemen terakhir, pada 2006, berakhir dengan kemenangan mengejutkan oleh Hamas dalam pemilihan nasional pertama mereka.

Namun, berakibat tercipta keretakan hubungan dengan Fatah, yang merosot menjadi perang saudara ketika Hamas menguasai Gaza pada tahun berikutnya.

Gaza sekarang menjadi benteng Hamas, sementara basis kekuatan Abbas dari Fatah berada di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Kedua kelompok telah gagal mencapai rekonsiliasi yang langgeng, dan janji sebelumnya untuk menyelenggarakan pemilu tidak terpenuhi.

Kelompok hak asasi menuduh keduanya menekan oposisi politik.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved