Ribuan Perangkat Desa di Minut Terancam Gigit Jari, Pencairan Siltap Tiga Bulan Ditunda Tahun Depan

TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Ribuan perangkat desa di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), terancam harus gigit jari. Pasalnya penghasilan tetap (Siltap), tunjangan BPD serta honor satuan Linmas yang belum dibayarkan selama tiga bulan, sejak Oktober, November dan Desember, tidak akan terealisasi tahun ini dan baru akan terbayar pada tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Vonnie Anneke Panambunan (VAP), menjelaskan memang pembayaran Siltap perangkat desa saat ini sulit dibayarkan.

"Sebab pembayaran Siltap yang telah ditata tersebut bergantung pada dana bagi hasil (DBH) dari Provinsi sebesar Rp 30 miliar. Namun, hingga saat ini baru terealisasi Rp 7,9 miliar, sedangkan sisanya ada Rp 22 miliar yang masih ditahan," ujarnya

VAP mengatakan memang Pemkab Minut telah melakukan konsultasi ke Provinsi terkait DBH tersebut, dan dari penjelasan memang  DBH dialokasikan minimal 9 bulan, pada tahun anggaran 2020.

Baca juga: Ini Daftar Lengkap Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju yang Diumumkan Presiden Joko Widodo

Baca juga: Wahyu Sakti Trenggono Jadi Menteri KKP Gantikan Edhy Prabowo, Ini Profil dan Rekam Jejaknya

Baca juga: 6 Menteri Baru Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, Ada Tri Rismaharini Hingga Sandiaga Uno

Tapi karena terjadi refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, maka bagi hasil provisi ke kabupaten terpaksa hanya dilakukan 3 bulan saja, sementara itu sisa untuk bagi hasil menjadi hutang pemprov dan baru diselesaikan di APBD 2021.

"Meski begitu, sebagai bupati saya akan bertanggung jawab agar gaji para perangkat desa bisa terbayarkan sebelum saya selesaikan masa tugas sebagai Bupati Minahasa Utara pada Februari 2021," ujarnya

VAP pun berjanji akan menyelesaikan polemik tersebut sebelum ia melepas jabatan bupati pada 17 Februari 2021.

Baca juga: Jokowi Perkenalkan 6 Menteri Baru, Ada Risma Hingga Sandiaga Uno

Sementara sejumlah perangkat desa merasa dibohongi, pasalnya saat melakukan pertemuan di kantor DPRD Minut yang difasilitasi oleh Badan Anggaran DPRD,

Kepala Badan Keuangan Petrus Macarau sudah berjanji akan menyelesaikan polemik tersebut dalam waktu dekat.

"Namun nyatanya itu hanya surga telinga, jelas kita tak bisa menerima hal ini dan kami merasa kecewa dengan janji dusta ini dan kinerja perangkat desa tidak dihargai," tandas mereka. (drp)

Baca juga: Sandiaga Uno Ditunjuk Jokowi Jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bakal Dilantik Besok

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO: