Penyintas Covid-19 Tidak Menjadi Prioritas Sebagai Penerima Vaksin

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diketahui, ada sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 Sinovac yang tiba pekan lalu.

Vaksin tersebut akan disuntikkan kepada tenaga kesehatan dan medis serta garda terdepan seperti TNI dan Polri sebagai prioritas.

Ditegaskan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc, Sp.PD, syarat penerima vaksin adalah orang sehat tanpa komorbid, serta tidak pernah terinfeksi Covid-19.

Ia mengatakan, penyintas Covid-19 tidak menjadi prioritas sebagai penerima vaksin, lantaran dianggap telah memiliki kekebalan tubuh.

"Vaksin diberikan kepada orang sehat sebagai upaya pencegahan dalam konteks pandemi covid ini."

"Memang bagi yang pernah terinfeksi Covid-19 itu tidak menjadi prioritas artinya bukan menjadi sasaran vaksinasi karena dianggap sudah memiliki kekebalan," ujar Dirga dalam talkshow KCPEN, Selasa (15/12).

"Vaksin Covid-19 diberikan terutama kepada orang yang belum pernah terkena Covid-19," sambung dia.

Vaksinolog ini mengatakan, setiap negara memiliki  kebijakan masing-masing dalam kriteria penerima vaksin.

Seperti di Inggris yang memprioritaskan kelompok usia di atas 59 tahun untuk diberi vaksin Covid-19.

"Setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda ya Tergantung dianggap kelompok mana kelompok penduduk mana yang dianggap memiliki risiko paling tinggi memang kita kalau Indonesia yang pertama adalah tenaga kesehatan."

"Kemudian vaksinnya untuk yang berusia 18 sampai 59 tahun itu Walaupun demikian tentu nanti bisa ada vaksin-vaksin di masa mendatang juga bisa digunakan pada lansia ataupun anak-anak," jelas Dirga.

Nakes Dilatih

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi MPH menjelaskan saat ini sudah ada belasan ribu tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan untuk menjadi vaksinator. 

Ia menyebutkan dari data per 5 Desember 2020 sudah dilakukan pelatihan kepada 12.408 orang yang tersebar pada 21 provinsi.

Sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator juga telah dilangsungkan kepada 29.635 orang untuk 34 provinsi.