Pemprov Luncurkan Portal Bela Pengadaan, Pemerintah Bisa Belanja Online ke UMKM

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemprov Sulut menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) dan Grab meluncurkan Portal Belanja Langsung (Bela) Pengadaan.

Portal Bela Pengadaan ini memungkinkan pemerintah membelanjakan anggaran langsung ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

"Pengadaan Barang/jasa ini bisa dilakukan di bawah 50 juta, hal ini bukti keberpihakan terhadap UMKM. Peluncuran Bela Pengadaan, aksi nyata Pemprov mendukung program pengadaan barang jasa pemerintah," ungkap Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Pemprov Sulut, Jemmy Ringkuangan saat mengawali acara peluncuran di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (7/12/2020).

Portal Bela Pengadaan saat ini kata Ringkuangan sudah tergabung 2.200 UMKM 

Baca juga: Gadis Cantik Ini Berharap Siapapun Pemimpin Terpilih, Harus Jujur dan Perhatikan Rakyat Kecil

Baca juga: All New Honda Scoopy Mengaspal di Sulut, DAW Bidik 70 Persen Market Share

Baca juga: BREAKING NEWS: Kadis Kesehatan Bolsel dr Sadly Mokodongan Positif Covid-19 

Dengan portal ini maka UMKM akan masuk akses ke belanja pemerintah.

Ia juga mengapresiasi Bank SulutGo juga ikut berpartisiasi keluarkan Kartu Kredit Pemerintah.

Jadi nanti belanja ke UMKM harus bayar di depan. kami bisa belanjakan uang tidak bayar di brlakang tapi di muka," kata dia.

Baca juga: Hilman Idrus Ingin Jadi Wakil Rakyat Siap Ditegur dan Dikritik  

Ia menyentil, kenapa gaji ASN bisa dibayar di depan, tapi pengadaan barang jasa di bawah Rp 50 juta ridak bayar di depan.

"Ini bukti pemerintah berpihak ke pelaku UMKM," kata dia.

Asisten II Pemprov Sulut, Praseno Hadi mengatakan, langkah ini merupakan 
reformasi besar - bersaran pengadaan barang/jasa

Baca juga: Sulut Selangkah Mewujudkan Jadi Penang-nya Indonesia Timur

Ini menggeser kuktur lama terkait cara membeli, mengatur, membayar dan men-spj-kan (surat pertanggungjawaban)

Praseno pun menyampaikan sebuah ironi soal SPJ

"Dinas pertanian bukannya lembur di sawah malah lembur bikin SPJ. Guru bukannya lembur di sekolah, malah lembur bikin SPJ," kata dia.

Ia mengatakan, SPJ memang jadi momok.

Baca juga: VIDEO Pulang Larut Malam, Bocah-bocah Ini Dinikahkan

"Sekarang sudah ada Kartu kredit pemerintah tinggal gesek, SPJ satu lembar. Coba bayangkan ini reformasi," kata dia

Prinsipnya barangnya ada bisa dipakai, atau bisa dimakan maka sah. Ini prinsip dipegang auditor. 

"Pemprov akan merivisi aturan masih terkendala," kata dia.

Ia berharap UKM menyongsong peluang besar ini, terkait perubahan kultur dan kesiapan . (ryo)

Baca juga: Hilman Idrus Ingin Jadi Wakil Rakyat Siap Ditegur dan Dikritik  

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO: