Breaking News:

Berita di Sulut

Kemenko Perekonomian Sosialisasikan UU Cipta Kerja bagi Stakeholder di Sulut 

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Istimewa/Kemenkumham
Sosialisasi dan serap aspirasi UU Cipta Kerja Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kemudahan Berusaha di Daerah, serta Energi dan Sumber Daya Mineral bagi stakeholder di Sulut di Novotel Manado, Senin (30/11/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi pemangku kepentingan terkait di Sulut.  

Sosialisasi sekaligus serap aspirasi ini dipusatkan di Novotel Manado Convention Center, Senin (30/11/2020). Sosialisasi kali ini khusus untuk UU Cipta Kerja Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kemudahan Berusaha di Daerah, serta Energi dan Sumber Daya Mineral. 

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menuturkan, melalui serap aspirasi tersebut, diharapkan semua pihak terkait memperoleh pemahaman yang sama terkait manfaat dan pengaturan ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Dijelaskan, Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UU Cipta Kerja, pemerintah saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja.

"Kurang lebih ada 40 Peraturan Pemerintah dan empat Perpres yang disiapkan," ujar Musdhalifah.

Dalam proses penyusunan ini, pemerintah berkeinginan untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan supaya RPP ini nantinya mampu mengakomodir seluruh aspirasi dari pelaku usaha dan masyarakat.

Serap aspirasi di Manado berusaha menampung seluruh masukan dari stakeholders mengenai persoalan pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kemudahan berusaha di daerah, serta energi dan sumber daya mineral (ESDM).

Lebih jauh dijelaskannya, UU Cipta Kerja dibuat tak hanya untuk mendorong pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi, namun juga sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang terbentang ke depan. 

Antara lain untuk menyederhanakan, menyinkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. 

Saat ini, tercatat ada lebih dari 43 ribu peraturan, yaitu terdapat 18 ribu peraturan pusat, 14 ribu peraturan menteri, 4 ribu peraturan LPNK, dan hampir 16 ribu peraturan di daerah.

Halaman
123
Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Finneke Wolajan
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved