Breaking News:

Berita di Sulut

Kemenko Perekonomian Sosialisasikan UU Cipta Kerja bagi Stakeholder di Sulut 

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Istimewa/Kemenkumham
Sosialisasi dan serap aspirasi UU Cipta Kerja Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kemudahan Berusaha di Daerah, serta Energi dan Sumber Daya Mineral bagi stakeholder di Sulut di Novotel Manado, Senin (30/11/2020). 

Di sisi lain, UU Cipta Kerja memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi, untuk bisa masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perizinan, dan pembinaan.

"Dan, menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, dengan tetap memberikan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja/petani/nelayan yang sudah ada,” kata Musdhalifah.

Dijelaskan, regulasi di sektor pertanian yang terintegrasi dengan UU Cipta Kerja, yaitu, UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;  UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. 

Lalu, UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Secara garis besar, penyederhanaan dan kemudahan di sektor pertanian yang telah diakomodir dalam UU Cipta Kerja dan tertuang dalam RPP, antara lain, kemudahan perizinan berusaha pada budidaya pertanian skala tertentu dan penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan untuk usaha perkebunan;

Selanjutnya, penyederhanaan administrasi untuk Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman; Pengaturan pola Kemitraan Hortikultura untuk kemudahan berusaha;  Penetapan Kawasan Lahan Pengembalaan Umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat;  Simplifikasi izin ekspor-impor benih/bibit/tanaman/hewan untuk kemudahan berusaha dan Kemudahan akses Sistem Informasi Pertanian oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Sementara, regulasi di sektor kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan UU Cipta Kerja, yakni: (1) UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; (2) UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (3) UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; (4) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. 

Sementara, untuk penyederhanaan dan kemudahan di sektor kelautan dan perikanan yang telah diakomodir dalam UU Cipta Kerja dan tertuang dalam RPP, antara lain: Jenis perizinan untuk kapal penangkapan ikan yang semula 16 jenis disederhanakan menjadi hanya 3 jenis izin; Proses perizinan sesuai ketentuan lama yang membutuhkan waktu sekitar 14 hari telah dimudahkan hingga dapat diselesaikan selama 30 menit dan Relaksasi penggunaan alat tangkap ikan pukat dan cantrang untuk wilayah perairan tertentu. 

Selain itu, penyederhanaan izin untuk tambak udang dari semula 24 jenis perizinan menjadi 1 perizinan;  Proses Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) dipersingkat waktunya dari yang semula 7 hari menjadi 3 hari dan dilakukan secara online.

Kemudian, Pengalihan kewenangan pembinaan pelaku usaha pemasaran/perdagangan komoditas perikanan dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP);  Proses sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) yang semula 56 hari dipersingkat menjadi 10 hari, atau 5 hari apabila tidak harus mempersyaratkan SKP dan dilakukan secara online;

Halaman
123
Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Finneke Wolajan
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved