Edhy Prabowo 'Tersingkir' dari Menteri, Kader Gerindra Kans Melanjutkan, Qodari: Akomodasi Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID - Edhy Prabowo telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus ekspor benur atau benih lobster.

Jabatan tersebut untuk sementara dipegang oleh ad interm Luhut Binsar Panjaitan yang juga masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Pengamat Politik, Muhammad Qodari memberikan pandangannya terkait pengganti posisi Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dilansir TribunWow.com dari Kompas Pagi, Kamis (26/11/2020), M Qodari menyakini bahwa pengganti Edhy Prabowo akan tetap dari Partai Gerindra.

Dalam kesempatan itu, M Qodari sempat lebih dulu menyinggung perihal wacana reshuffle kabinet.

Menurutnya, ketika rencana reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka bisa sekaligus menentukan menteri KKP yang baru.

"Selama ini kan kita mendengar ada wacana reshuffle kabinet, kalau reshuffle kabinet dilakukan maka tentunya tidak akan bicara satu pos saja," ujar M Qodari.

"Kalau misalnya kemudian momentumnya dirasakan pas, bisa jadi kemudian Gerindra akan bertukar posisi dengan jabatan lain," jelasnya.

Meski begitu, peluang lainnya adalah ketika rencana reshuffle tersebut belum akan dilakukan oleh Jokowi, maka mau tidak mau hanya menyiapkan orang yang tepat untuk mengisi pos menteri KKP.

Jika kondisi tersebut yang terjadi, M Qodari menyebut Jokowi akan tetap memakai kader dari Gerindra untuk menggantikan Edhy Prabowo.

Karena menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa posisi menteri KKP memang dari awal sudah disiapkan untuk Gerindra.

"Tetapi kalau misalnya reshuffle itu masih agak jauh katakanlah misalnya dua bulan-tiga bulan ke depan dan belum ada kepastian, saya melihat Pak Jokowi akan mengambil tindakan penggantian khusus untuk kementerian KKP," kata M Qodari.

"Dan kalau itu cuman satu maka hampir bisa dipastikan bahwa penggantinya juga nanti dari Partai Gerindra karena ini pos yang dialoksikan untuk Partai Gerindra," ungkapnya.

Dikatakannya bukan tanpa alasan untuk tetap memberikan pos menteri KKP untuk Gerindra.

Yakni tidak lain untuk tetap menjaga hubungan baik dengan partai berlambang kepala Garuda itu.