Pilkada Boltim
Rapat Bersama Forkopimda, Christino Talumepa Bahas Soal Antisipasi Jelang Pilkada 2020
Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi terkait dengan kondisi dalam rangka pelaksanaan Pilkada 9 Desember nanti
Penulis: Siti Nurjanah | Editor: David_Kusuma
TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) telah melakulan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait Pilkada 9 Desember mendatang.
Rapat yang dipimpin Pjs Bupati Christiano E Talumepa berlangsung di aula wisata Danau Mooat, Rabu (25/11/2020) dan dihadiri oleh Dandim 1303 Bolmong, KPU Boltim, Bawaslu, para asisten dan SKPD teknis, camat, Kapolsek, Danramil dan sangadi.
Terkait rakor Forkopimda tersebut, Pjs Bupati Boltim Christiano Talumpe menyampaikan bahwa agenda tersebut sudah direncanakan dan beberapa kali tertunda karena kesibukan masing-masing.
"Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi terkait dengan kondisi dalam rangka pelaksanaan Pilkada 9 Desember nanti dan tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan," ucapnya.
Baca juga: Kronologi Kecelakaan di Tambang Emas Ilegal Ratatotok, 2 Korban Tewas, Ini Identitas Keduanya
Baca juga: Hari Ini, Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni Kunjungi Bolsel
Baca juga: Lanud Sam Ratulangi Rayakan HUT PIA AG Secara Sederhana, Hari Bersejarah Momen Refleksi Diri
Lanjutnya, Pilkada 2020 dilaksanakan pada dituasi dan kondisi negara dan secara nasional bahkan global masih fokus pada penanganan Covid-19.
"Saya selaku Pjs Bupati minta saran dan masukan dari unsur Forkopimda, KPU dan Bawaslu bahkan SKPD terkait penyelenggaraan pilkada dan penangan Covid-19," ucapnya.
Menurutnya, di beberapa daerah terutama Pulau Jawa yang berpenduduk banyak dan padat ada kekhawatiran terhadap pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi sekarang ini, sehingga muncul resistensi, oleh karena itu tentu untuk menjawab ini tergantung respons pemerintah dalam arti luas bukan hanya pemerintah kabupaten tetapi semua unsur negara.
Termasuk pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat desa, tokoh masyarakat yang mampu meyakinkan masyarakat agar patuh dan taat pada protokol kesehatan penanganan covid sehingga dapat memutus mata rantai penularan, maka pilkada bisa di laksanakan.
Baca juga: Jelang Pilkada, Bawaslu Bolsel Rapid Test Semua Jajaran
"Dampak pandemi Covid-19 di daerah Sulawesi Utara dengan penduduk sedikit mungkin tidak begitu terasa seperti di pulau Jawa yang berpenduduk banyak dan padat.
Namun butuh sinergitas semua sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Pengadilan, Kejaksaan, KPU, Bawaslu untuk kensukseskan agenda nasional di tengah pandemi Covid-19 yang harus kita seriusi sehingga protokol kesehatan sangat penting bahkan harga mati untuk di patuhi," jelasnya.
Ia menambahkan, semua unsur harus melakukan pengawasan pemantauan, pengendalian serta antisipati konflik yang terjadi di lapangan agar dalam tahapan pilkada ini tidak terjadi konflik horizontal di mana aparat TNI Polri mempunyai tugas yang berat juga memiliki personel yang sangat minim. (ana)
Baca juga: Ini Target Daniel Matthew Rumumpe Pasca Menjabat Wakil Ketua DPRD Minut
SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO: