Sandiaga Uno dan Khofifah Masuk Bursa Ketum PPP, Internal Suharso dan Mardiono, Amir Uskara

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Partai Pembangunan Persatuan (PPP) harus menjadikan muktamar ini sebagai momen kebangkitan partai yang terus merosot di beberapa Pemilu.

Baca juga: Pekan Kedelapan, Manado Zona Risiko Oranye Covid-19, Angka Kesembuhan Makin Tinggi

Baca juga: Jika Menang Joe Biden Akan Jadi Presiden Tertua yang Terpilih Pertama, Saling Menjatuhkan

Hal ini yang kabarnya membuat PPP membuka calon eksternal untuk maju dalam bursa Calon Ketua Umum.

Singkatnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melakukan pemilihan ketua umum pada muktamar ke-IX di Makassar, tanggal 19 hingga 21 Desember 2020.

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan, PPP membuka ruang kepada semua pihak untuk maju menjadi calon ketua umum partai berlambang Ka'bah.

Hingga saat ini, kata Arsul, terdapat empat orang dari internal PPP maju dalam pemilihan ketua umum.

"Pertama Pak Suharso Monoarfa (Menteri PPN/Kepala Bappenas), kemudian Pak Mardiono (Anggota Watimpres)," ujar Arsul secara virtual, Jakarta, Senin (2/11/2020).

Selain itu, politikus senior PPP yang pernah menjabat Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowan dan Ketua Fraksi PPP Amir Uskara, turut maju dalam perebutan kursi pucuk pimpinan PPP.

"Lalu ada juga Pak Sandiaga Uno (diusulkan), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim) dan Gus Ipul," ucap Arsul.

Arsul menyadari majunya pihak eksternal partai menuai kritikan dari berbagai pihak, namun PPP merupakan partai yang demokratis dan membuka ruang kepada siapapun.

"Meskipun membuka pintu kepada semua orang untuk bisa gabung di PPP, tapi AD/ART kami mengatur bahwa untuk masuk calon ketua umum harus pernah jadi pengurus di tingkat pusat PPP, supaya identitas PPP sebagai partai kader tidak hilang," papar Arsul.

Wakil Ketua Steering Committee Muktamar PPP ke IX, Syaiful mengatakan, pemilihan Ketua Umum PPP dapat dilakukan secara langsung one man one vote dengan satu utusan satu suara atau melalui sistem formatur.

"Dua cara tersebut diserahkan sepenuhnya kepada peserta Muktamirin," ucap Anggota Komisi I DPR itu.

Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Syaiful, jika ketua umum berasal dari fusi Nahdlatul Ulama (NU), maka sekretaris jenderalnya dari Parmusi atau Muhammadiyah.

"Begitu juga sebaliknya mengingat PPP dilahirkan oleh empat fusi partai, yakni NU, Muslimin Indonesia, Syarikat Islam dan Perti. Keseimbangan komposisi tersebut sangat penting agar terjadi kekompakan antar fusi sebagai jati dirinya," ujarnya.

"Diharapkan yang menjadi Ketua Umum dan Sekjen PPP mendatang adalah kader ideologis masing-masing fusi, bukan kader fusi yang biologis ataupun pengakuan," sambung Syaiful.