Tim Penegak Netralitas Tuai Kontroversi oleh Netizen

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pembentukan dan Pengukuhan Tim Penegak Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kontrak, kepala lingkungan (Pala) dan ketua rukun tetangga (RT) pada pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 menuai kontroversi di kalangan Netizen.

Sejumlah netizen yang merupakan bekas Tenaga Harian Lepas (THL) mempertanyakan keberadaan personel tim penegak, yang diduga terafiliasi dengan satu di antara partai politik (parpol) hingga pasangan calon (paslon) kontestan Pilkada serentak tahun 2020.

Bahkan netizen ikut memposting foto-foto beberapa personel tim penegak, bersama sejumlah pengurus dan persol tim kampanye atau pemengan satu diantara paslon.

Meskipun tudingan itu bersifat liar karena diutarakan di media sosial facebook, namun patut dicermati dengan meminta penjelasan dan keterangan dari tim yang sudah dikukuhkan, Jumat (23/10/2020).

Baca juga: Soal Pembelajaran Normal Pemkot Tomohon Tunggu Instruksi dari Kemendikbud

Baca juga: Wali Kota Kotamobagu Hj Tatong Bara Resmikan Gedung GMIBM Pniel Gogagoman

Baca juga: Menjelang Libur Panjang, Forkopimda Minahasa Bakal Memperketat Pengawasan Lokasi Wisata

Tim penegak netralitas ini sebagian besar digawangi Apartur Sipil Negara (ASN) aktif, eksternal dan seorang wartawan senior.

Yudie Sengke SH selaku Koordinator, dibantu 7 anggota Bismar Manurung, Meiko Tumundo, Wilson Wonte wartawan senior, Djonny Rommy Kaloh SPd, Jefry Mamile, Jemmy Bungi SSos dan Alter Salindeho.

"Terkait dengan informasi ada personel kami yang terafiliasi dengan parpol tertentu apa dan mana buktinya. Kalau hanya berfoto kan kami juga punya aktivitas dan kegiatan lainnya di luar kami sebagai ASN untuk bersosialisasi dan bermasyarakat hingga bergaul dengan siapa saja," tutur Yudie Sengke SH, Koordinator tim peneggak saat dikonfirmasi Tribunmanado.co.id, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Tim Pemenangan CEP-SSL dan SS-JL Makin Solid, Targetkan Kemenangan 60 Persen

Baca juga: Sosok Pangeran Brunei Abdul Azim yang Meninggal Masih Muda, Gaya Hidupnya Hedonis

Pihaknya menilai tudingan dan dugaan dari netizen itu tidak benar, karena jajarannya hingga saat ini masih berstatus ASN dan bulan pengurus parpol apalagi mempunyai kartu tanda anggota (KTA).

Pihaknya berkomitmen akan bekerja dengan netral untuk terselenggaranya Pilkada serentak bermartabat, tidak tidak ada intervensi dan tentunya sehat.

Pihaknya justu balik menduga mereka yang tidak suka dengan kehadiran tim penegak ini, adalah oknum yang tidak mau ASN, Pala, Ketua RT dan THL netral.

Pasca di-kukuhkan pihaknya telah mengagendakan melaksanakan rapat kerja Senin besok.

Baca juga: Ketum Golkar Airlangga Hartarto Pasang Target Menang 60 Persen, Tetty Paruntu: Rebut Hati Rakyat

"Nanti dalam menjalankan tugas kami akan sosiaisasikan tugas kami, bantu Pjs Wali Kota Bitung bapak Drs Edison Humiang MSi menyampai ingatkan ASN, Pala RT dan THL ikut koridor dalam melaksanakan pekerjaannya tidak melanggar aturan terkiat. Kami di tugaskan oleh Pjs Wali kota Bitung dalam penegakkan netralitas kami juga akan sampaikan ke OPD lurah dan camat terkait aturan dan larangan agar tidak dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, beberapa pandangan justru bermuncul terkait keberadaan tim penegak netralitas yang dikukuhkan Pjs Wali kota Bitung, merupakan hak preogatif dan kewenangan Walikota.

Sama seperti yang dilakukan wali kota sebelumnya, membentuk, mengangkat hingga melantik tim, kelompok dan lainnya dengan membebankan anggaran dalam APBD.

Mereka yang anti dan tidak mendukung tim penegak ini, merupakan oknum yang  tidak ingin demokrasi atau Pilkada berjalan secara bermatabat atau tidak sesuai koridor dengan kata lain mereka itu yang tidak suka dengan yang namanya netralitas.(crz)    

Baca juga: Sulut Surga Tambang Emas, Maraknya PETI Jadi Pekerjaan Rumah

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO: