Pengamat Ingatkan Kluster Pilkada, Olly, Tetty, VAP Diminta Sapa Warga Secara Virtual

VAP mengatakan, mengingat masa kampanye berlangsung di tengah pandemi Covid-19, pihaknya tetap mengikuti aturan KPU dengan rutin menyelenggarakan pertemuan terbatas dan blusukan. "Di sisi lain kita juga semakin gencar melakukan sosialisasi virtual dan memanfaatkan media massa serta media sosial sebagai sarana penyebar luasan visi dan misi," jelasnya.

Tambah dia, metode kampanye seperti ini, sangat melelahkan terutama dengan padatnya jadwal kunjungan ke daerah-daerah. "Namun demi menyapa konstituen dan demi berjumpa masyarakat saya tak merasa lelah, bahkan setiap hari saya merasa lebih dikuatkan ketika mendengan permintaan masyarakat terkait apa yang mereka butuhkan saat ini," katanya.

VAP pun meyakini, apa yang dilakukan dirinya bersama HR saat ini adalah wujud untuk melayani masyarakat. "Dimana sesuai visi kami yaitu diberkati dan memberkati, serta saya yakin, apapun yang direncanakan tuhan akan indah pada waktunya dan tak bisa dihentikan manusia," katanya. 

Jonesius Manoppo; Dosen Epidemiologi dari Unima

Butuh Kesadaran Paslon

Jonesius Manoppo; Dosen Epidemiologi dari Unima mengatakan, risiko terjadinya kluster baru pasti ada apabila terjadi kerumunan, entah itu dalam rangka pilkada atau kegiatan lain yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar seperti demo beberapa hari lalu.

Terkait kampanye tatap muka yang dilancarkan para paslon pilkada akhir-akhir ini memang meningkatkan peluang untuk terjadinya rantai penularan Covid-19.

Banyak yang melihat bahwa angka positif Covid-19 di Sulut semakin kecil, warna zona bahkan mulai memudar dari orange menuju kuning, justru hal ini mengurangi tingkat kewaspadaan.

Orang yang beraktivitas di luar rumah mulai abai mempraktikan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) padahal pandemi masih berlangsung, penularan masih terjadi, bahkan angka kefatalan atau kematian yang diakibatkan oleh virus ini di Sulut termasuk tinggi.

Kampanye tatap muka yang melibatkan banyak orang dengan protokol kesehatan yang tidak ketat bisa saja menjadikan usaha pemerintah selama ini menekan laju penularan yang sudah memakan anggaran dan energi yang sangat besar sia-sia.

Hal ini mengingkari komitmen awal antara pemerintah, penyelenggara, pengawas dan paslon untuk melangsungkan tahapan pilkada yang sehat.
Memang banyak alasan yang bisa dipakai sebagai pembenaran kegiatan pertemuan dalam rangka kampanye pilkada, tapi sama sekali itu tidak bisa menutupi kebenaran bahwa hal-hal semacam itu berpotensi terjadi penularan.

Nah, ini yang perlu diwaspadai, mengingat penghuni lingkungan itu ialah politikus yang pasti banyak berhubungan dengan kegiatan pilkada.

Apabila terjadi kluster pilkada, sedikit banyak akan mempengaruhi tahapan.
Karena saat ini sedang ramai pendaftaran pelaksana pemungutan suara, salah satu syaratnya ialah berbadan sehat, sebaiknya sebelum hari pelaksanaan pilkada sudah dipastikan bahwa mereka juga bebas Covid-19 dengan bukti pemeriksaan swab.

Kita sangat berharap pandemi ini segera berakhir, jadi dibutuhkan kesadaran semua pihak termasuk paslon, tim sukses dan masyarakat untuk memutus mata rantai penularan.

Liando: Warga Korsel Tak ‘Kepala Batu’