UU Cipta Kerja
Prabowo Punya Pendapat Lain Soal Aksi Demo Tolak UU Cipta Kerja: Sebenarnya Ini Permainan Orang Lain
Ketua DPP Partai Gerindra tersebut menyebut, ada kekuatan asing di balik demo penolakan Omnibus Law.
lihat foto
Berdasarkan hal tersebut, Prabowo meminta serikat buruh untuk tidak emosional dan mudah menggelar aksi unjuk rasa sehingga mengakibatkan munculnya vandalisme dan perusakan fasilitas umum.
"Kalau ini nanti yang dibakar sarana umum, itu kan dibangun dengan uang rakyat, untuk kepentingan rakyat dibakar," kata dia.
Draf tidak jelas
Polemik mengenai UU Cipta Kerja muncul karena hingga saat ini baik pemerintah maupun DPR belum pernah menayangkan draf final RUU Cipta Kerja, sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR.
Ada sejumlah versi yang beredar. Kompas.com semula mendapatkan versi 905 halaman dari pimpinan Baleg DPR, beberapa jam sebelum disahkan pada 5 Oktober 2020.
Namun, kemudian muncul versi 1.028 halaman, 1.035 halaman, dan terakhir 812 halaman.
Sekjen DPR telah mengonfirmasi mengenai dua draf yang disebutkan terakhir.
Terkait polemik itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari berpendapat pemerintah dan DPR justru sebagai sumber disinformasi soal RUU Cipta Kerja.
"Presiden dan DPR adalah sumber hoaks dan disinformasi ini. Merekalah pelaku sesungguhnya," ujar Feri saat dihubungi, Senin (12/10/2020).
(Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)
Pemerintah Rugi Rp 65 Miliar
Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah terjadi di mana-mana.
Tak sedikit unjuk rasa berakhir dengan kondisi tak baik.
Sejumlah fasilitas publik menjadi sasaran amarah tak semua pengunjuk rasa.
Di Jakarta, menurut pemerintah ada kerugian yang dialami saat demo penolakan UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020).
