Mahasiswa Paksa Anggota DPRD Kotamobagu Duduk di Jalan Basah dan Becek, Semua Duduk dan Diskusi

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Sebanyak 15 anggota DPRD Kotamobagu terpaksa duduk bersama mahasiswa di jalan depan kantor DPRD Kota Kotamobagu, Kamis (8/10/2020).

Hujan deras yang terjadi membuat seluruh badan jalan di depan kantor DPRD Kota Kotamobagu basah. Juga ada sedikit air yang mengalir, serta becek.

Ratusan mahasiswa dari gabungan organisasi dan perguruan tinggi di Kota Kotamobagu datang dalam keadaan basah.

Mereka diadang oleh petugas gabungan Polres Kotamobagu dan Satpol PP Kota Kotamobagu di depan pagar masuk.

Mereka terpaksa, melakukan orasi di depan pagar, sembari meminta anggota DPRD Kotamobagu, minimal setengah.

Mereka berorasi menuntut beberapa hal, di antaranya soal penolakan terhadap UU Omnibus Law yang baru saja disahkan DPR RI.

Tak selang beberapa lama, lima anggota DPRD Kotamobagu keluar menemui mahasiswa, termasuk ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag dan wakilnya Syarifuddin Mokodongan.

Namun mahasiswa tetap tidak masu mendengarkan mereka, sampai menghadirkan minimal setengah tambah satu anggota DPRD Kotamobagu.

Sempat terjadi negosiasi agar sebagian mahasiswa bisa masuk untuk diskusi di dalam, namun mahasiswa menolak, dan memilih diskusi di luar, agar semuanya bisa ikut mendengarkan.

Setelah itu, anggota DPRD Kotamobagu yang lain, akhirnya keluar dan menemui mahasiswa.

Beberapa mahasiswa meminta seluruh rekan mereka untuk diskusi sambil duduk.

Pun di situ, mereka mendesak agar seluruh anggota DPRD Kotamobagu yang hadir untuk duduk bersama.

Sempat alot permintaan tersebut, namun akhirnya anggota DPRD Kotamobagu yang hadir duduk, dan membiarkan celana mereka basah dan kotor.

Aspirasi pun mulai disampaikan, beberapa tuntutan mereka sampaikan di antaranya menolak UU Omnibus Law, meminta anggota DPRD Kotamobagu mendukung penolakan tersebut, juga meminta dukungan DPRD Kotamobagu untuk meminta Kapolri mencopot Kapolres Kotamobagu karena tindakan represif terhadap mahasiswa saat aksi mereka kemarin.

Mereka juga menyodorkan, agar anggota DPRD menandatangani surat dukungan terhadap tuntutan mereka tersebut.

Namun mendapat penolakan dari anggota DPRD Kota Kotamobagu.

"Kita akan meneruskan aspirasi yang kalian sampaikan ke jenjang lebih tinggi, tapi tidak bisa memaksakan kami masing-masing untuk menandatangani dukungan tersebut, sebab kami masing-masing punya hak,"jelas Meiddy Makalalag, juga Syarifuddin Mokodongan.

Hanya ada tiga anggota DPRD Kotamobagu yang menyatakan dukungan soal tuntukan penolakan terhadap UU Omnibus Law yaitu Reggi Manoppo dan Alfitri Tungkagi dari Fraksi Demokrat, dan Abbas Limbalo dari PKS.

Akhirnya mahasiswa memutuskan untuk tidak meneruskan tanda tangan tersebut, dan menyatakan hanya tidak mendukung, namun lainnya tidak.

Berkas tuntukan mereka kemudian diterima, dan dibuatkan tanda terima dari DPRD Kotamobagu.

"Kami akan rapat, untuk memilah mana yang akan kami teruskan ke tingkat lebih tinggi yaitu DPR RI," jelasnya.

Sementara itu, Vicky Gobel satu di antara orator mengatakan, bahwa mereka belum puas, lantaran anggota DPRD Kotamobagu tidak mendukung penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja secara kelembagaan, pun juga secara pribadi.

"Kami mengindikasikan ada kepentingan lain di sini, sehingga hanya tiga anggota DPRD yang mendukung, sementara lainnya berbelit, tidak mendukung," jelasnya.

Mereka belum merasa puas dengan keputusan dari DPRD Kotamobagu tersebut.

"Jangan lagi meminta waktu untuk dikaji soal UU Omnibus Law tersebut. Tiga tuntutan kami tersebut, kami minta untuk ditindaklanjuti secara tegas," jelasnya. (amg)

• Wakil Ketua Umum Kadin Sulut Bidang UKM, Ivanry Matu: Demo Anarkis Rugikan Ekonomi

• Tetty Paruntu: CEP-Sehan Tak Punya Target Muluk-Muluk, Menang Saja Satu Suara

• Pasca Temui Pendemo di Gedung Sate, Nama Ridwan Kamil Trending di Twitter