Yasti: Olly Setuju Sekprov dari BMR, Silangen Jabat Ketua DPRD Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – PDIP akhirnya menunjuk dr Fransiskus Andi Silangen menjadi Ketua DPRD Sulawesi Utara periode 2019-2020. Legislator asal Daerah Pemilihan Nusa Utara ini menggantikan Andrei Angouw yang maju sebagai Calon Wali Kota di Pilkada Manado. Posisi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut dari putra Bolaang Mongondow Raya (BMR) pun mencuat ke publik.

• Usman Hamid: Kebangkitan Komunisme Sengaja Digoreng

Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow yang melontarkan wacana itu. Sebelumnya, kursi Ketua DPRD Sulut digadang akan diduduki Rocky Wowor, putra BMR. Dalam fatsun politik selama ini, posisi politis seperti Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekprov diisi oleh keterwakilan etnis.

Wakil Gubernur sudah diisi etnis Minahasa. Kini posisi Ketua DPRD Sulut dijabat etnis Nusa Utara. Nah, ke depannya, posisi Sekprov kans dijabat etnis BMR.

Menilik situasi terkini, petahana Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey-Steven Kandouw (ODSK) sudah menggenggam BMR, posisi Ketua DPRD memang pas dijabat entis Nusa Utara. Harapannya, Andi Silangen dapat meningkatkan elektabilitas Olly-Steven di Nusa Utara.

Bupati Yasti yang merupakan karib Olly membeber, ia telah minta agar putra BMR dapat menjabat Sekprov Sulut. Olly pun setuju. "Pak Olly setuju Sekprov dari BMR," kata dia. Yasti menimbang, posisi Sekprov lebih strategis ketimbang Wakil Gubernur. Sekprov adalah panglima ASN. "Ia juga berwenang mengatur anggaran," katanya. Ungkap Yasti, siapapun putra BMR berpeluang. Asalkan mengikuti proses lelang jabatan.

Balik ke posisi pimpinan parlemen, dr Andi dipercayakan menggantikan Andrei yang mundur dari DPRD Sulut karena menjadi peserta Pilkada Manado 2020. DPD PDIP Sulut pun mengajukan surat nomor 062/EKS/DPD21/X/2020 ke DPRD Sulut perihal pengantar pengesahan dan penetapan Ketua DPRD Sulut.

Surat tersebut diteken Ketua DPD PDIP Sulut,Olly Dondokambey dan Sekretris DPD Franky Wongkar. "Pak Dokter Andi Ketua DPRD, sudah diajukan ke DPRD Sulut untuk diproses pelantikan," ungkap dia.

Andi ditetapkan sebagai Ketua DPRD sesuai surat DPP PDIP nomor 2229/IN/DPP/IX/2020 tanggal 29 September 2020. Franky mengatakan, penetapan Andi sudah melalui proses di DPP PDIP. "Aspek psikotes, wawancara dan hal lain DPP yang lakukan dan putuskan," ujarnya.

Wakil Ketua DPD PDIP Sulut, Fabian Kaloh membeber, Andi memenangi persaingan calon Ketua DPRD Sulut di DPP. Persaingan itu dalam bentuk tes psikologi dan wawancara. Ada 7 nama yang bersaing Fransiskus Silangen, Rocky Wowor, Berty Kapojos, Vonny Paat, Sandra Rondonuwu, Fabian Kaloh dan Arthur Kotambunan. Dari tujuh calon yang ikut rupanya, Andi mendapat hasil terbaik. "Psikotes dr Andi paling tinggi, saya juga ikut, kami ada tujuh orang yang ikut tes, " kata Fabian.

Silangen sebelumnya menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut. Wakil rakyat dari Dapil Nusa Utara ini berlatar belakang sebagai dokter bedah top Sulut. Ia dikenal dengan panggilan dr Andi. Sosok ini merupakan adik dari Sekprov Sulut, Edwin Silangen, dan suami dari Kepala Dinas Sosial dr Rinny Tamuntuan.

Ia diunggulkan karena keterwakilan dari Nusa Utara, jika pemerintahan di Sulut mengadopsi metode 'power sharing'. Ketua DPRD dari Dapil Nusa Utara. Setelah dua periode di pegang Wakil rakyat dari Dapil Minahasa - Tomohon dan Dapil Manado.

• Bahaya, RI Alami Deflasi Tiga Bulan Berturut-turut

Di Pemilu DPRD Sulut 2019, dr Andi secara mengejutkan meraih 25.863 suara. Sebaran suaranya di Talaud (9.472), Sangihe (13.197) dan Sitaro (3.194).

Ditunjuknya dr Andi menjadi Ketua DPRD Sulut merupakan penghargaan pada masyarakat Nusa Utara, khususnya Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini diungkapkan tokoh muda Ryan Maariwuth.

Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut mengatakan, ditunjuknya Fransiskus akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Nusa Utara terlebih khusus Talaud sebagai penjaga gerbang paling utara di NKRI. "Artinya aspirasi masyarakat kepulauan saat ini, akan cepat didengar mengingat posisi Fransiskus Silangen sebagai Ketua DPRD Sulut," jelasnya.

Ia mengatakan masyarakat Nusa Utara mendambakan ke depannya pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi berbasis mikro dan makro akan menjadi prioritas. Meski begitu, tambahnya, penunjukan perwakilan Nusa Utara menjadi Ketua DPRD, memang tak luput dari kepentingan politik, karena tak bisa dipungkiri Nusa Utara, juga menjadi kantung suara yang harus dipertahankan.

"Memang ditunjuknya dr Andi ini, terlalu cepat jika dikatakan akan mempengaruhi suara, karena hak pilih ada di tangan masyarakat, namun dari aspek psikologi politik ini sangat berpengaruh," terangnya.

Sebab, kata dia, dengan ditunjuknya ketua DPRD perwakilan dari Nusa Utara memang sangat luar biasa dan ini merupakan penghargaan kepada rakyat Nusa Utara. "Dan pasti dasar penghargaan itu rakyat akan mengucapkan terima kasih melalui dukungan ke partai yang mengusung beliau hingga duduk di kursi ketua DPRD yakni PDIP serta pasangan calon yang diusung PDIP dalam Pilgub Sulut," tandasnya. 

Stefanus Sampe PhD
Analis Politik dari Unsrat

Yakinkan Swing Voters

Kalau sesuai aturan, bahwa yang menggantikan Andrei Angow adalah dr Fransiskus Silangen, menurut saya hal ini wajar. Kalau seandainya yang mengganti Andrei ternyata menurut aturan bukan dr Andi berarti hal ini ada sesuatu di balik keputusan itu. Bisa saja dikaitkan dengan strategi partai untuk merekrut pemilih dari daerah asal dr Andi.

Menang di Nusa Utara belum tentu akan menang secara keseluruhan. Karena Nusa Utara hanya salah satu wilayah di Sulut. Ada wilayah-wilayah lain juga yang mana kandidat harus memperoleh sebanyak mungkin suara agar dapat mengungguli perolehan suara secara keseluruhan di Sulut.

Pengangkatan dr Andi ini juga belum menjamin bahwa kandidat akan memperoleh banyak suara dari Nusa Utara. Masih perlu kerja keras untuk menarik perhatian dan dukungan dari warga masyarakat di Nusa Utara.

Walaupun demikian penangkatan FS ini dapat mempermudah tim kampanye atau tim sukses untuk penetrasi ke wilayah nusa utara dan memberikan sosialisasi kampanye karena FS berasal dari daerah tersebut.

Pemenangan ini juga dibantu dengan ketokohan dari Silangen akan lebih mudah mengalihkan atau mengarahkan para pemilih yang dulu memilih dia untuk memilih kandidat gubernur yang diusung oleh partai yang kemarin mendukung Silangen.

• Jenderal Gatot Diadang Kolonel Ucu: Dandim Minta Patuhi Protokol Kesehatan

Tinggal kemudian bagaimana tim kampanye atau tim pemenangan ini untuk meyakinkan para swing voters untuk menjatuhkan pilihan ke kandidat gubernur PDIP dan juga dapat menarik pemilih yang pemilu kemarin memilih calon-calon dari partai politik lain.

Jadi pengangkatan dr Andi belum memastikan partainya akan memperoleh suara terbanyak di Nusa Utara, tetapi hal ini akan sangat memudahkan partainya untuk menarik perhatian dan memperoleh dukungan suara dari wilayah ini. 

Kairupan: Amankan 12,51 Persen Suara Pilgub

Pengamat politik Josef Kairupan menilai ditunjuknya Fransiskus Silangen menggantikan Andrei Angouw sebagai Ketua DPRD menjadi langkah yang tepat.

Dikarenakan dengan kehadiran perwakilan dari Nusa Utara menjadi Ketua DPRD Sulut, dapat dikatakan merupakan suatu nilai tawar yang baik. Termasuk untuk memurnikan isu yang selama ini berkembang bahwa petahana Olly Dondokambey-Steven Kandouw kurang memperhatikan wilayah Nusa Utara.

"Sebagai daerah kepulauan dan daerah terluar yang berbatasan langsung dengan Filipina, memerlukan perhatian lebih dalam pemerataan pembangunan infrastruktur," katanya, Kamis (1/10/2020).

Untuk itu, dr Andi setidaknya mempunyai nilai bergaining kebijakan anggaran untuk dibawa ke Nusa Utara. Sehingga hal ini setidaknya memberikan outcome langsung bagi rakyat Nusa Utara dan diharapkan dapat meraih dukungan lebih untuk peningkatan elektabilitas Olly-Steven.

"Karena jika digabungkan suara Nusa Utara setidaknya dapat menyumbang sebesar 12,51 persen suara berdasarkan data pemiku 2019," terang Dosen Fispol Unsrat ini.

Di sisi lain, dijelaskan Kairupan, perwakilan Nusa Utara belum pernah menduduki sebagai top legislatif Sulut, sehingga hal ini bisa saja memberikan eforia tersendiri bagi warga Nusa Utara yang akan mendukung untuk pemerintahan Olly-Steven ke depan. "Mungkin agak berbeda dengan BMR (Bolaang Mongondow Raya) yang lebih berkerinduan ada perwakilan Sekprov sebagai jabatan karier tertinggi di daerah," ujarnya.

Olly-Steven merupakan kader PDIP sehingga kecil kemungkinan akan terjadi pecah kongsi saat terpilih dan menjalankan pemerintahannya. "Hal ini telah dibuktikan sampai mendekati akhir masa jabatan tetap kompak dan bersinergi bahkan tetap sebagai paslon untuk maju sebagai cagub dan cawagub. Serta ini menjadi nilai tersendiri bagi petahana sehingga akan ada kecenderungan nilai elektabilitas Olly-Steven terdongkrak baik di Nusa Utara maupun di BMR," ujar Kairupan. (hem/ryo/art/drp/mjr)