Pjs Bupati Boltim Christiano Talumepa Minta Semua Pihak Tak Ragukan Netralitasnya
Saya ini seorang Birokrat karier profesional bukan Politisi, jadi saya tahu apa yang harus saya kerjakan selama 71 hari berada di Kabupaten Boltim.
Penulis: Siti Nurjanah | Editor:
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Fuad S. Landjar, meminta kepada Penjabat Sementara (PjS) Bupati Boltim, Christiano Talumepa, untuk bersikap netral dalam memimpin pemerintahan dalam kurun dua bulan lebih ini.
Terkait hal tersebut, Pjs Bupati Boltim Christiano Talumepa mengatakan, tugas dan kewenangannya sebagai Pjs Bupati Boltim sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, di mana dalam Permendagri tersebut berisi di antaranya, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan dersama DPRD.
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang definitif serta menjaga netralitas PNS. Melakukan pembahasan rancanagan peraturan daerah dan menandatangani Perda setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri
Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.
"Saya kira hal itu sudah jelas, dan saya rasa tidak perlu ada karaguan yang berlebihan apalagi sudah melahirkan kehawatiran yang tidak berdasar menurut hukum," ucapnya.
Ia menambahkan, dirinya menjadi Pjs Bupati Boltim tidak ada sangkut paut dengan politik.
"Karena saya ini seorang Birokrat karier profesional bukan Politisi, jadi saya tahu apa yang harus saya kerjakan selama 71 hari berada di Kabupaten Boltim yang tercinta, dan untuk melaksanakan tugas memimpin urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang undangan itu kalau dijabarkan sangat luas sekali dan ruang lingkup kegiatan saya tidak boleh dibatasi hanya oleh karena ada Pilkada atau karena ada persaingan dari 3 pasang Calon yg menjadi kontestan," jelasnya.
Dirinya bekerja sebagai Pjs Bupati Boltim dimulai sejak 26 September dan akan berakhir pada 5 Desember 2020.
Ia kembali menegaskan, target 71 hari kedepan tak ada sangkut paut dengan politik, dirinya akan menjaga netralitas ASN selama masa Pilkada.
"Saya menjabat Bupati Boltim selama 71 hari punya target, dan target itu sudah dituangkan pada SK, tak hanya saya para penjabat gubernur, bupati dan walikota pun sama-sama memiliki target selama menjabat pjs," ucapnya.
Ia menjelaskan, target 71 harinya di antaranya, mensukseskan pilkada, menjaga netralitas ASN selama masa Pilkada dan menanggulangi penyebaran Covid-19.
"Terkait penanggulangan Covid-19, saya rasa seluruh kepala daerah menjadi ketua satgas. Dan untuk target tersebut telah dituangkan pada SK penjabat," ucapnya.
Ia menambahkan, selain target, dirinya pun mempunyai pekerjaan rutin.
"Kalau pekerjaan rutin saya ya seperti kepala daerah pada umumnya, saya bekerja menandatangani perda, pengisian jabatan, melantik pejabat baru hingga kunjungan kerja," ucapnya. (ana)
