Pusat Perbelanjaan Rugi Rp 200 Triliun: Banyak Tenant Menyerah

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Imbas pandemi covid  19 mal dan pusat perbelanjaan mengalami kerugian hingga Rp 200 triliun. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat omzet menurun hingga 50 persen.

• Polisi Larang Nobar Film G30S/PKI, Mahfud MD: Hukumnya Mubah

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, pusat perbelanjaan hanya punya batas kapasitas 50 persen saja. Sehingga omzet pun ikut berkurang setengahnya.

"Kami omzet setahun Rp 400 triliun. Kalau 50 persen turun jadi sekira Rp 200 triliun, ya kerugiannya di situ, tapi kan biayanya tidak bisa menutup," ujarnya saat webinar, Senin (28/9).

Maksud tidak bisa menutup biaya operasional, kata Budihardjo, yakni tetap harus membayar pajak dan hak karyawan meski kapasitas mal hanya setengah. "Kami selaku sektor di tengah punya kewajiban ke pemerintah berupa setoran pajak saat mengalami kondisi sulit. Kami ada tanggung jawab ke karyawan juga," katanya.

Selain itu, dia menambahkan, arus kas dari tenant penyewa di pusat perbelanjaan juga sudah lesu sejak Maret karena adanya PSBB. "Pusat belanja dan tenant 6 bulan ini berat. Tidak baik dari Maret sampai sekarang, omzet dan kas dari perusahaan minim," ujarnya.

Budihardjo juga mengakui adanya fenomena pusat belanja di sekitar DKI Jakarta mendadak ramai karena tidak berlaku pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti di Ibu Kota. Ia mengatakan, peralihan konsumen tersebut kelihatannya hanya berlaku saat akhir pekan saja.

"Mal-mal di daerah sekitar Jakarta ramai limpahan dari Jakarta, intinya bukan disitu, ramainya weekend saja. Namun, pusat belanja yang sudah memberi protokol kesehatan harus pemerintah beri kepastian usaha, jangan semua disamaratakan," ujarnya.

Budihardjo menjelaskan, maksud penyamarataan yakni harus ada kepastian daerah sekitar Jakarta memenuhi protokol kesehatan saat usahanya tetap buka. "Jangan semua (di Jakarta) tutup, ada tempat lain tidak ada protokol kesehatan justru buka. Ini yang penting sehat dulu," katanya

Sementara itu, dia memastikan anggota Hippindo di sekitar Jakarta patuh terhadap protokol kesehatan karena konsumen juga mengutamakan itu. "Kalau di daerah penyangga boleh untuk makan di tempat, di sana kami lakukan protokol kesehatan ketat. Maksudnya kalau usaha sudah jalan, konsumen cerdas pastikan kesehatan dulu daripada makan-makan," ujarnya.

• Tanggapi Rencana Buruh Gelar Aksi Mogok Nasional, Pimpinan DPR: Lakukan Sesuai Mekanisme

Tenant Menyerah

Budihardjo menyatakan, ada beberapa tenant sudah menyerah dengan tidak lagi menyewa di pusat belanja karena dampak pandemi corona atau Covid-19.

Hal itu karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sehingga omzet pusat belanja anjlok hingga 50 persen dan berdampak terhadap nasib 3 juta karyawan di Indonesia.

"Tenaga kerja kami ada 3 juta orang, yang terdampak 50 persen ada di pusat belanja di mal. Jadi, sekira 1,5 juta karyawan (kena dampak)" ujarnya.

Budihardjo mengatakan, anjloknya omzet membuat pihak penyewa maupun tenan memiliki beberapa pilihan terhadap karyawan, satu di antaranya yakni dirumahkan.

"Kami rumahkan dan tanpa bantuan pemerintah bisa tutup seluruhnya. Ada ritel yang sudah tutup tenant di seluruh mal, jadi tenant sudah nyerah, itu ada," katanya.