Ahok BTP Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Ternyata Ini Alasan Basuki Tjahaja Purnama

TRIBUNMANADO.CO.ID - Baru-baru ini Ahok mengusulkan untuk membubarkan Kementerian BUMN.

Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien dan tidak sehat.

Belum lama duduk di kursi komisaris utama, Ahok membeberkan kebobrokan sistem kelola perusahaan di Pertamina.

Awalnya dia bercerita mengenai posisinya yang seharusnya bertugas untuk mengawasi para direksi.

Namun selama ini Ahok atau BTP merasa hanya sebagai eksekutor.

“Saya ini eksekutor bukan pengawas sesungguhnya. Komisaris di BUMN itu ibarat neraka lewat surge belum masuk,” kata BTP seperti dikutip dari YouTube POIN, Rabu (16/9/2020).

Sebab semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators (KPI) yaitu penilaian kinerja dewan komisaris dan direksi, dilakukan di Kementerian BUMN.

Menurutnya seharusnya Kementerian BUMN dibubarkan saja dan membentuk semacam TEMASEK.

TEMASEK yaitu penggabungan dari holding-holding BUMN yang akan menjadi duperholding dan diberi nama Indonesia Incorporation.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok.

Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri.

Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Guna membasmi sistem yang tak sehat seperti itu, Ahok pun melakukan beberapa perbaikan di Pertamina.

Salah satu cara yang diaterapkan adalah memangkas birokrasi di Pertamina dan mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.