Jakarta Hari Ini
Anies Baswedan Terapkan Kembali PSBB, Ini Tanggapan Ridwan Kamil & Bima Arya
Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memang menuai respons banyak pihak.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menanggapi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk PSBB.
Dua kepala daerah penyangga Jakarta ini menyampaikan beberapa saran kepada Anies Baswedan.
Ridwan menyarankan agar Anies berhati-hati dalam pengambilan setiap keputusan.
Sementara Bima menyarankan agar setiap kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki regulasi yang jelas.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memang menuai respons banyak pihak.
Ini tanggapan Ridwan Kamil dan Bima Arya Sugiarto
Ridwan Kamil
Seperti diketahui, setelah Anies mengumumkan kebijakan penerapan kembali PSBB pada Rabu (9/9/2020) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok.
Bahkan, pada Kamis (10/9/2020), kapitalisasi pasar terbukti berkurang hingga Rp 277 triliun.
Terkait dengan hal itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyarankan kepada Anies untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan setiap keputusan.
"Hampir Rp 300 triliun lari gara-gara statement, itu juga menjadi hikmah kepada kita dalam statement Covid ditunggu oleh siapapun, baik oleh masyarakat, pelaku ekonomi."
"Sehingga menjadi sebuah kehati-hatian bagi kita, agar setiap pernyataan ini dihitung secara baik."
"Kalaupun itu berita buruk, dipersiapkan sebuah proses sehingga tidak akan menjadi dinamika," kata Ridwan seperti dikutip dari Kompas.com.
Dalam rapat koordinasi yang dilakukan melalui video conference bersama Anies dan sejumlah kepala daerah di Jabodetabek pada Kamis (10/9/2020), Emil juga menyarankan Anies untuk lebih dulu berkonsultasi kepada pemerintah pusat.
Sebab, kebijakan yang dilakukan di DKI sangat berdampak luas terhadap stabilitas nasional, termasuk dalam sektor perekonomian.