Sosok Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, Lahir 6 September, Pernyataan Kontroversi Cucu Soekarno

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sosok Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) periode 2019-2024.

Puan Maharani memilik nama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi

Puan Maharani adalah putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas.

Puan Maharani juga adalah cucu Presiden ke-1 Indonesia, sekaligus Proklamator RI, Soekarno.

Puan Maharani lahir di Jakarta pada 6 September 1973.

Puan Maharani menikah dengan seorang pengusaha ternama, Hapsoro Sukmonohadi.

Puan Maharani dan Happy Hapsoro dikaruniai dua orang anak, Praba Diwangkara Caraka Putra Soma dan Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari.  

• Ramalan Keuangan Minggu 6 September 2020: Scorpio Bisa Kumpulkan Uang Melalui Pinjaman Kecil

• Mayulu Ajak Kepala BWS Sulawesi I Survei 3 Lokasi di Bolsel, Bakal Bangun Tanggul dan Jembatan

Riwayat Pendidikan

Puan Maharani mengenyam pendidikan pertamanya di SD Perguruan Cikini.

Puan Maharani lulus dari SD Perguruan Cikini saat usia 12 tahun pada 1985.

Puan Maharani melanjutkan ke SMP Perguruan Cikini dan SMA Perguruan Cikini.

Puan Maharani melanjutkan ke mengambil Jurusan Ilmu Komunikasi Massa, FISIP Universitas Indonesia (UI) pada 1991

Dia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 1997. 

• Reza Artamevia Diamankan Polisi, Aaliyah Massaid Pamer Video Liburan di Pantai

• Pasangan Sompie Singal dan Joppie Lengkong Kenakan Baju Adat saat Tiba di KPU Minut

Riwayat Karier

Sejak kecil, Puan Maharani tidak pernah lepas dari suasana politik.

Simbol negara, lambang dan bendera partai adalah pemandangan sehari-hari bagi Puan Maharani.

Secara resmi Puan Maharani terjun ke dunia politik pada usia 33 tahun.

Meski begitu, sejak masih SD, SMP, SMA, atau kuliah Puan Maharani sudah terbiasa menyaksikan kerasnya dunia perpolitikan yang tengah dihadapi keluarganya.

Tidak hanya menyaksikan, Puan Maharani juga ikut berkeliling dan mendampingi Megawati saat melawan kekuasaan Soeharto.

Pendidikan politiknya terus diasah ketika ia bergabung dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di bidang luar negeri sebelum akhirnya bergabung dengan partai ibunya di PDIP.

Setelah pendidikan politiknya dirasa cukup, Puan Maharani kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI unuk Dapil Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali pada Pemilu Legislatif 2009.

Puan Maharani memperoleh suara terbanyak dan lolos ke Senayan untuk masa periode 2009 – 2014. 

Puan Maharani juga didaulat menjadi Ketua Fraksi PDIP menggantikan Tjahjo Kumolo.

Puan Maharani kembali terpilih dalam Pemilihan Legislatif periode selanjutnya.

Kemampuan di bidang politik yang sudah dinilai matang kemudian membuat Puan Maharani ditunjuk sebagai Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga DPP PDIP.

Pada Pemilu 2014, Puan Maharani ditunjuk sebagai panglima perang PDIP, hasilnya PDIP berhasil memenangi Pemilu 2014 dengan perolehan suara terbanyak.

Kariernya kemudian berlanjut ketika presiden terpilih pada Pemilu 2014, Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Puan Maharani menjadi Menko termuda pada usia 41 tahun sekaligus menjadi orang pertama yang mengisi kementerian baru itu. 

Kini Puan Maharani menjabat Katua DPR RI Periode 2019-2020.

Perempuan Pertama yang Jabat Ketua DPR

Politisi PDI-P Puan Maharani secara resmi ditetapkan sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Dengan demikian Puan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR.

Sementara, empat Wakil Ketua DPR adalah Aziz Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Rachmat Gobel dari Fraksi Partai Nasdem dan Muhaimin Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe dan Wakil Ketua DPR sementara Hillary Brigitta Lasut.

Harta Kekayaan Puan

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PHKPN), Puan terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2018.

Total harta yang dilaporkannya saat itu yakni sebesar Rp 367,79 miliar atau tepatnya Rp 363.790.695.900. Kekayaannya tersebut meningkat pesat sejak beberapa tahun belakangan.

Di LHKPN tahun 2014 atau saat dirinya baru menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kabinet Kerja 2014-2019, kekayaannya tercatat sebesar Rp 162,56 miliar.

Pada tahun 2017, hartanya mengalami kenaikan cukup pesat. Di LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2017, total kekayaannya mencapai Rp 302,77 miliar.

 
Dari keseluruhan harta kekayaan yang dilaporkan terakhir pada Desember 2018 sebesar Rp 363,79 miliar, aset terbesarnya berasal dari surat berharga yang nilainya mencapai Rp 208,539 miliar.

Sumber kekayaan terbesar berikutnya disumbang kepemilikan tanah dan bangunan yang nilai taksirannya sebesar Rp 148,86 miliar. Puan yang kini berusia 47 tahun ini total memiliki 74 bidang tanah dan bangunan.

Seluruh tanah dan bangunan tersebut dilaporkan di LHKPN sebagai hasil sendiri alias bukan berasal dari warisan atau hibah. Sebagian besar aset propertinya tersebut berada di Provinsi Bali yang tersebar di Tabanan, Denpasar, Klungkung, Badung, dan Gianyar.

Sebagian properti lainnya berada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Depok.

Untuk alat transportasi dan mesin, Puan memiliki 7 mobil dan 3 motor. Kendaraan termewahnya yaitu Toyota Land Cruiser Jeep tahun 2008 dengan taksiran Rp 400 juta.

Mobil lainnya yang dimiliki Puan antara lain VW Beetle Sedan tahun 2000 senilai Rp 200 juta, VW Karman Ghia 1961 seharga Rp 65 juta, Daihatsu Taruna tahun 2020 senilai Rp 130 juta, dan 3 mobil Mercedes Benz yang masing-masing bernilai Rp 150 juta.

Puan juga memiliki 3 unit motor Harley Davidson tahun produksi 2002-2003 yang masing-masing harganya Rp 85 juta, Rp 80 juta, dan Rp 120 juta.

Harta bergerak lain yang dilaporkan Puan di LHKPN adalah harta bergerak lain yang nilainya sebesar Rp 5 miliar serta aset berupa kas setara kas yang nilainya Rp 49,55 miliar.

Dalam laporan LHKPN terakhirnya, Puan juga diketahui memiliki utang sebesar Rp 49,7 miliar.

Info Pribadi

Nama Lengkap             : Puan Maharani

Nama: Puan Maharani Nakshatra Kusyala SKom

Tempat, Tanggal Lahir : DKI Jakarta, 6 September 1973

Agama                         : Islam

Jabatan                        : Anggota DPR RI (2014-2019)

Alamat Kantor             : Gedung MPR/DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10220

Penghargaan

Bintang Bhayangkara Utama, Polri (2018)

Eminent Women of the Year 2019, Majalah Her Times (2019)

E-Transparency Award 2014, Paramadina Public Policy Institute (2014)

Riwayat Pendidikan

SD Perguruan Cikini, 1985

SMP Perguruan Cikini, 1988

SMA Perguruan Cikini, 1991

Jurusan Komunikasi Massa, FISIP UI, Jakarta, 1997  

Riwayat Karier

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2014-2019

Ketua DPP PDI Perjuangan Politik dan Hubungan Antarlembaga, 2010-2015

 DPR dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 2009 - 2014 )

DPR dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ( 2014 - 2019 )

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRRI, 2009-2014

Anggota DPR RI, Anggota Komisi VI, 2009-2014

Anggota BKSAP/Badan Kerjasama Antarparlemen, 2009-2014

Anggota Panja Komisi VI Bidang Investasi dan UKM, 2009

Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan dan Anak, 2005 – 2010

Keluarga

- Suami Hapsoro Sukmonohadi

- Anak : Praba Diwangkara Caraka Putra Soma dan Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari  

- Ayah: M Taufiq Kiemas

- Ibu: Megawati Soekarnoputri 

Kontroversi

Puan Maharani sempat menjadi perbincangan publik saat menjabat sebagai Menko PMK karena rencananya untuk mendatangkan guru dari luar negeri saat 

Hal ini dianggap oleh publik bahwa Puan Maharani hendak mengimpor guru asing.

Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy.

Puan Maharani juga sempat menjadi sorotan publik karena pernyataannya yang meminta agar rakyat miskin diet dan melarang mereka banyak makan. 

Saat ini, Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila” berujung kontroversi. (Kompas/tribunWiki/Aldi Ponge)