Satgas Covid-19 Bitung Minta Ini ke KPU

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Satuan tugas (satgas) Penanganan Covid-19 Kota Bitung angkat bicara terkait dengan momentum perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Bitung, di tengah Pandemi Covid 19.

Menurut Franky Ladi juru bicara (jubir) Satgas, momentum Pilkada ini akan melahirkan dua kesimpulan.

Pertama, jika berjalan baik menjadi sebuah kesukseskan dan kedua ketika tidak dapat mengendalikan akan menjadi kluster baru penularan covid-19.

"Ketika waktu normal tidak ada covid-19, ada tahapan pendaftaran hingga kampanye banyak kegiatan yang melibatkan kumpul massa. Nah, sekarang ketika ada pandemi, dikhwatirkan banyak massa yang ikut dalam tahapan ini tidak pakai masker karena berbagai alasan,"kata Ladi beberapa waktu lalu dalam acara KPU Bitung.

• Tujuh Desa di Bolmong Bentuk Bumdes Atasi Sampah

• BNI Manado Kucur Rp 167 M KUR Ritel Pertanian, Pacu Akselerasi Kredit demi Pemulihan Ekonomi

• Deretan Fakta Mutasi Virus Corona D614G yang Paling Menular, Ternyata Sudah Ada di Indonesia

Kondisi itu nantinya akan bertolak belakang dengan apa yang tengah dilakukan Satgas, bersama TNI Polri, tengah giatnya melakukan razia protokol kesehatan penggunaan masker.

Protokol kesehatan yang harus dilakukan sebenarnya hanya tiga, tapi di Bitung jadi 5.

Ketambahan bekerja dan berdoa.

"Yang awal hanya memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan di tambah dengan jaga imun," kata Ladi.

Ini juga harus dipenuhi oleh jajaran KPU dan penyelenggara, agar imun terjaga dan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar.

• Lucinta Luna Pernah Kencani 25 Pria, Hotman Paris Ungkap Orang Terkenal Termasuk Teman Dekatnya

• Anak Pertama Baru Berusia 9 Bulan, Kimberly Ryder Umumkan Hamil Anak Kedua

"Maka itu harus dibatasi dari awal dan dipertegas, berapa banyak yang boleh iktu dalam tahap pendaftaran, kampanya, debat dibatasi yang bisa masuk dalam lokasi. Karena keselamatan masyarakat yang utama, menggugurkan undang-undang yang lain, harus dipahami dan kesadaran bersama dari parpol, paslon hingga pendukungnya," kata dia.

Begitu juga dengan pengawasan yang harus dilakukan saat di tempat pemungutan suara (TPS), ketika ada warga yang suhu tubuh di atas 37 derajat harus pakai jalur khusus.

Lalu ada kecendurungan usai coblos berlangsung, ada kerumuman untuk menunggu hasil.

Untuk itulah pihaknya meminta diperlukan simulasi, terkait dengan pelaksanaan pilkada ini mulai dari tahap pendaftaran hingga pencoblosan.

• Gubernur Olly Harapkan Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Kuat Kerja Bersama

Belajar dari pengalaman untuk waktu pencoblosan, karena sekarang sudah dibatasi jumlahnya dan jamnya apakah bisa dijamin warga melakukan itu, karena biasanya warga datang di jam 9, 10 sampai jam 11.

Akan menjadi krusial ketika penyelenggara dan petugas di lapangan tidak lakukan tindakan tegas.