BPJS Kesehatan yang Ditanggung Pemerintah Dinonaktifkan Sementara, Peserta Bisa Beralih ke Mandiri

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditanggung

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dinonaktifkan.

Kepala Dinas Sosial Slamet Umbola mengatakan, alasannya karena minimnya anggaran.

BERITA PILIHAN EDITOR :

• KKB Papua Tembak TNI-Polri, Balasan Tewasnya Hengki Wuamang, Buat Aparat Menderita Selama Dua Hari

• Sejumlah Pejabat Palingkan Wajah Lihat Wali Kota Berfoto dengan Warga Angkat Jari Metal

• Kecelakaan Maut Motor Tertabrak Kereta Api, PengemudI Terseret hingga 50 Meter, Ini Kronologinya

TONTON JUGA :

“Terkait BPJS, itu terhalang karena anggaran, sehingga itu hanya dibayarkan sampai bulan Mei.

Sekarang ada perubahan aturan lagi oleh Dinas Kesehatan, sehingga untuk posisi bulan Juni, karena belum terbayarkan

maka untuk sementara dihentikan," ucapnya.

Ia menjelaskan, untuk peserta BPJS Kesehatan tanggungan pemerintah apabila keadaan darurat bisa beralih

ke mandiri untuk sementara waktu.

"Jadi kalau misalnya sudah darurat mau ke dokter, puskesmas atau rumah sakit, lebih baik peserta mengalihkan BPJS

pemerintah ke mandiri untuk sementara waktu," ucapnya.

Ia menambahkan, apabila anggaran sudah ada, maka peserta yang awalnya ditanggung pemerintah beralih ke mandiri

bisa dialihkan kembali ke BPJS pemerintah.

"Untuk sementara waktu ini saja, dari pada harus bayar rumah sakit atau biaya berobat mahal lebih baik sementara waktu

alihkan ke mandiri, nanti kalau pemerintah sudah ada anggaran bisa dialihkan lagi menjadi tanggungan pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut tetap akan diupayakan oleh Dinas Kesehatan.

"Persoalan keuangan ada di Dinas Kesehatan. Kita kalau anggaran ada, kita kasih rekomendasi berapa total anggaran

yang dibutuhkan, tapi proses penganggarannya di Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, sekitar tiga ribuan peserta BPJS sudah ditarik oleh Kementerian Sosial, dan yang kosong itu akan diisi kembali.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Ni’ma Mokoagow menyebutkan, terdapat kurang leboh 21 ribu

peserta BPJS yang ditanggung oleh pemerintah Boltim.

"Data dari tahun 2019, kurang lebih 21 ribu. Cuma yang lain sudah ditarik oleh Kementerian

Sosial itu ada sekitar 3 ribu," ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya berencana akan kembali mengisi yang kosong apabila anggaran sudah ada.

(Tribunmanado.co.id/Siti Nurjanah)

BACA JUGA :

• Kecelakaan Maut, Artis Tewas Disambar Kereta Saat Asik Live Media Sosial, Para Penggemar Menangis

• KSAD Jenderal Andika Perkasa Akan Jadi Panglima TNI Gantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, Info IPW

• Jasad Perempuan Ditemukan Tewas Tergeletak di Pinggir Jalan, Disaksikan Warga Sebelum Ambruk

TONTON JUGA :