Wagub Pimpin Rakor Penanggulangan Kemiskinan, Ingatkan Kendala Ego Sektoral

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Penangulangan kemiskinan harus dilakukan secara holistik, terus menguatkan koordinasi, kapasitas kerja lintas sektor dalam aktualisasi dan realisasi percepatan penanggulangan kemiskinan.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi dan kabupaten/kota se Sulut di Kantor Gubernur, Selasa (11/8/2020).

“Menyikapi masalah kemiskinan harus secara holistik, secara keseluruhan. Masalah kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan ego-ego sektoral, ego regional. Ini murni masalah yang wajib bagi pemerintahan. Saya mau sampaikan bahwa koordinasi itu penting. Bahwa kita bukan sekedar pertemuan tetapi kita identifikasi tetapkan masalah serta solusinya apa,” kata Mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Menurutnya, sektor penanggulangan kemiskinan termasuk pengangguran senantiasa menunjukkan geliat dan capaian positif, namun bukan berarti hal itu menjadi alasan berpuas diri.

• Caroll Senduk Diusung PDIP di Tomohon, Kesabaran yang Berbuah Manis

• Tim Covid-19 Puskesmas Koya Selamatkan Wanita Paruh Baya Tanpa Identitas

• Peneliti Samsung Bocorkan Rahasia Teknologi ke China, Kerugian Hingga ke Korea Selatan

Masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan dorongan dan stimulan dari pemerintah  untuk mereka keluar dari garis kemiskinan, terlebih dalam masa pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan bersama saat ini.

“Secara nasional pengangguran kita selama Covid ini memasuki sudah lewat satu semester triwulan ketiga, ketambahan 5,7 juta penganggur. Bukan berarti di Sulawesi Utara bebas pengangguran, saya yakin 5,7 itu ada yang di Sulawesi Utara," ungkap dia. 

Masalah kemiskinan ini harus menjadi bagian dari roadmap pemerintah, dalam artian rencana anggaran.

"Karena semua selalu saya ingat-ingatkan. Bahwa ada tiga hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita yakin eksport, investasi dan belanja pemerintah,” ungkapnya.

• Bebas Berkeliaran dan Nongkrong, Pria Ini Ternyata Pelaku Pelecehan, Baru Ditangkap Setelah 1 Tahun

Wagub  mengajak semua pemerintah kabupaten/kota mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan belanja pemerintah.

“Kita harus dorong secepat-cepatnya karena ini adalah salah satu gaya untuk pertumbuhan ekonomi. Bagi kabupaten kota saya imbau supaya belanja pemerintah cepat digelontorkan,” tandas Kandouw.

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu segera dilaksanakan. 

Pemerintah pusat yang Rp75 triliun itu sekalian masalah kesehatan 70 persen tentang social safety net, baik bagi Kementerian Kesehatan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Desa.

• Ahli Buka Suara Terkait Fenomena Gumpalan Awan Mirip Gelombang Tsunami di Kota Meulaboh Aceh

• Demokrat Minsel Bulat Dukung MEP-VT, Royke Kaloh : Mungkin Bentuk Dukungan Pribadi

"Semua punya program langsung tentang konteks social safety net yang tak lain tentang mengurangi kemiskinan,” lanjutnya.

Ia juga optimistis perubahan RKPD agar penanganan Covid-19 dan kemiskinan di Sulut lebih optimal.

“Harus cepat kita laksanakan perubahan RKPD kita dalam APBD. Tidak ada alasan bahwa anggaran sudah habis. Supaya lebih menyentuh ke penanganan Covid dan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.