DPRD Sulut
Dokter Residen Curhat di DPRD Sulut, Unsrat 'Lempar Bola Panas' ke Dewan
Beragam solusi diungkapkan dalam pertemuan antara DPRD Sulut, Dokter Residen, dan Pihak Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) menyangkut UKT
Penulis: Ryo_Noor | Editor: David_Kusuma
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Beragam solusi diungkapkan dalam pertemuan antara DPRD Sulut, Dokter Residen dan Pihak Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) menyangkut Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Para Dokter Residen yang juga Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDP) dibebani UKT sebesar Rp 24 juta.
Mereka curhat mengalami kesusahan memenuhi UKT karena dampak Pandemi Covid-19.
Wakil Rektor IV Unsrat Prof Sangkertadi menyampaikan, Unsrat tak bisa mengurangi atau mesubsidi UKT Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDP) ini, alasannya tak ada dasar regulasi. Pedomannya Pemendikbud 25.
• Pegadaian Salurkan Rp 80,4 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Ia menawarkan beberapa solusi bisa mengatasi persoalan ini, mengandalkan tugas pokok dan fungsi DPRD.
Pertama, kata Sangkertadi soal regulasi yang jadi kendala ini, menurut Sangkertadi DPRD Sulut punya fungsi legislasi kiranya bisa dimanfaafkan untuk mencari solusi.
"Kalau legislasi dihasilkan tentu Universitas tak asa alasan menolak, payung hukum jelas, " kata dia saat bersua di Gedung Cengkih, Rabu (29/7/2020) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPRD Sulut
Kedua, adanya politikal will DPRD Sulut untuk menjalankan fungsi budgeting.
• Bank SulutGo Mopuya Salurkan Bantuan ke Korban Banjir
"Politikal will ini untuk fungsi budgeting, untuk alokasi dana PPDS, S-2, maupun S-3," ujar dia.
Ketiga, Sangkertadi mengatakan, Unsrat sangat siap jika DPRD menjalankan fungsi pengawasan
Dokter Curhat
Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis berjumlah puluhan memenuhi ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut di Gedung Cengkih Kairagi, Manado, Rabu (29/7/2020)
Para Garda terdepan perlawanan teehadap Covid-19 ini Komisi IV DPRD Sulut.
Mereka hadir diundang DPRD Sulut hadir bersama pihak Rektorat Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Kedokteran dan Ikatan Dokter Indonesia.
Para dokter selain sibuk menangani Covid-19, mereka pula sementara menempuh pendidikan program dokter spesialis.
• Akhirnya Para Pelaku Pencuri Kerbau Tertangkap,Ternyata dari 5 Tersangka Ada Satu Petugas Keamanan
Covid-19 rupanya menghantam semua sendi ekonomi masyarakat, termasuk para mahasiswa program dokter spesialis ini
Pangkal soal menyangkut Uang Kuliah Tunggal (UKT) program pendidikan dokter spesialis senilai Rp 24 juta yang dirasa membebani mahasiswa apalagi di tengah dampak Covid 19
Dr Anastasia mewakili rekan rekannya menyampaikan curhat itu di hadapan para wakil rakyat.
Mereka yang hadir Bryan Waworuntu, Melisa Gerungan, Billy Lombok, Melky Pangemanan, Fransiskus Silangen, Richard Sualang, dan Yusra Alhabsyi.
• Semarak Ulang Tahun ke-13, Alfamidi dan IDF-MUI Bagikan Gerobak untuk UMKM
"Aksi kami beberapa Minggu terakhir mendapat berbagai dukungan seluruh dokter yang ada. Kiranya dapat meringankan situasi kami di masa Pandemi Covid-19," kata dia.
Di saat bersamaan para dokter melakukan pelayanan dan juga belajar
"Mengingat kondisi kami tidak kondusif karena kami belajar dan bekerja, besar harapan kami keinginan kamu bisa terpenuhi," ujarnya.
• Kabar Gembira, PNS Dapat Jatah Cuti Tahunan 12 Hari, Ini Aturan Terbaru Cuti hingga Pemberhentian
Rektor Unsrat, Ellen Kumaat mengungkapkan, Unsrat sudah memberikan pengurangan uang kuliah tunggal kepada
Total 15.977 mahasiwa dari total 23.000 mahasiswa Unsrat, atau 70 persen mahasiswa.
"Kami lakukan berdasarkan Permendikbud 25," ujar dia.
Persoalannya untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak diatur dalam Permendikbud tersebut
'Dari PPDS lakukan permohonan, kami prihatin akan hal ini. Kami bicarakan berkali-kali secara internal dan dekan. Kami terkendala regulasi," ujarnya
Kebijakan pengurangan uang kuliah itu tidak termasuk program S-2, S-3 maupun PPDS.
• Realme C15 Rilis di Indonesia, Dijual dengan Harga Mulai dari Rp 1,8 Jutaan, Ini Spesifikasinya
Sebagai langkah untuk meringankan beban maka Unsrat mengambil kebijakan penundaan pembayaran dan bisa dicicil
"Soal pengurangan kami butuh regulasi sehingga tidak disalahkan,"
Ia sudah diskusi di Forum Majelis Rektor dan beberapa Universitas rupanya kendalanya sama
"Kalau ada surat bebas UKT dari Kementerian kami siap laksanakan," kata dia.
Ia sudah berupaya agar ada jalan Uang kuliah ini ada pengurangan lewat forum rektor untuk mencari solusi
"Saya telp Unpad, Aceh, telpon airlanggae mengklaridikasi semua ini, Tidak perlu beberkan semua itu, tapi upaya kami mencari solusi dari forum majelis rektor PT di Indonesia, resmi. Itu tidak main main soal itu. Kalau tidak percaya kepada kami tidak perlu kami bicara di sini," kata Ellen
Ellen menyampaikan, tidak ingin melanggar aturan mengurangi uang kuliah tanpa dasar aturan karena bisa kena dalam pemeriksaan BPK. (ryo)
• VIDEO Aksi Ojol Wanita Duel dengan 2 Begal Bercelurit, Dwi: Saya Masih Trauma