Sulawesi Utara
Mahasiswa Program Dokter Spesialis Curhat di DPRD Sulut, Terbeban Uang Kuliah di masa Covid-19
Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis berjumlah puluhan memenuhi ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut di Gedung Cengkih Kairagi, Manado.
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Alexander Pattyranie
lihat foto
TRIBUNMANDO.CO.ID, MANADO - Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis berjumlah puluhan memenuhi ruang
Rapat Paripurna DPRD Sulut di Gedung Cengkih Kairagi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (29/07/2020).
Para Garda terdepan perlawanan terhadap Covid-19 ini Komisi IV DPRD Sulut.
Mereka hadir diundang DPRD Sulut hadir bersama pihak Rektorat Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Kedokteran
Para dokter selain sibuk menangani Covid-19, mereka pula sementara menempuh pendidikan program dokter spesialis.
Covid rupanya menghantam semua sendi ekonomi masyarakat, termasuk para mahasiswa program dokter spesialis ini
Pangkal soal menyangkut Uang Kuliah Tunggal (UKT) program pendidikan dokter spesialis senilai Rp 24 juta yang dirasa
membebani mahasiswa apalagi si tengah dampak Covid-19
Dr Anastasia mewakili rekan rekannya menyampaikan curhat itu di hadapan para wakil rakyat.
Mereka yang hadir Bryan Waworuntu, Melisa Gerungan, Billy Lombok, Melky Pangemanan, Fransiskus Silangen, Richard
Sualang, dan Yusra Alhabsyi.
"Aksi kami beberapa Minggu terakhir mendapat berbagai dukungan seluruh dokter yang ada.
Kiranya dapat meringankan situasi kami di masa Pandemi Covid-19," kata dia.
Di saat bersamaan para dokter melakukan pelayanan dan juga belajar
"Mengingat kondisi kami tidak kondusif karena kami belajar dan bekerja, besar harapan kami keinginan
kamu bisa terpenuhi," ujarnya.
Rektor Unsrat, Ellen Kumaat mengungkapkan, Unsrat sudah memberikan pengurangan uang kuliah tunggal kepada
Total 15.977 mahasiswa dari total 23.000 mahasiswa Unsrat, atau 70 persen mahasiswa.
"Kami lakukan berdasarkan permendikbud 25," ujar dia.
Persoalannya untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak diatur dalam Permendikbud tersebut
'Dari PPDS lakukan permohonan, kami prihatin akan hal ini. Kami bicarakan berkali-kali secara internal dan dekan.
Kami terkendala regulasi," ujarnya
Kebijakan pengurangan uang kuliah itu tidak termasuk program S-2, S-3 maupun PPDS.
Sebagai langkah untuk meringankan beban maka Unsrat mengambil kebijakan penundaan pembayaran dan bisa dicicil
"Soal pengurangan kami butuh regulasi sehingga tidak disalahkan,"
Ia sudah diskusi di Forum Majelis Rektor dan beberapa Universitas rupanya kendalanya sama
"Kalau ada surat bebas UKT dari Kementerian kami siap laksanakan," kata dia.
Ia sudah berupaya agar ada jalan Uang kuliah ini ada pengurangan lewat forum rektor untuk mencari solusi
"Saya telp Unpad, Aceh, telpon airlanggae mengklarifikasi semua ini, tidak perlu beberkan semua itu, tapi upaya kami
mencari solusi dari forum majelis rektor PT di Indonesia, resmi. Itu tidak main main soal itu.
Kalau tidak percaya kepada kami tidak perlu kami bicara di sini," kata Ellen
Ellen menyampaikan, tidak ingin melanggar aturan mengurangi uang kuliah tanpa dasar aturan karena
bisa kena dalam pemeriksaan BPK.
(Tribunmanado.co.id/Ryo Noor)
BERITA TERPOPULER :
• Anggota DPRD Cabut Paksa Kuku Seorang Warga, Disiksa Bertubi-tubi, Korban 8 Hari Kritis di RS
• Kondisi Terkini Saipul Jamil di Lapas Cipinang, Akui Kecewa Setelah 4 Tahun Dibui, Ada Apa?
• Anies Baswedan Diminta Tegas, Anggota DPRD DKI Jakarta: Kalau Kantor Enggak Taat Protokol Tutup Saja
TONTON JUGA :
