Menteri Kominfo RI Johny Plate: Kunjungan ke Data Center di Bitung, Harusnya Diam-diam

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, bilang sangat gembira bisa hadir di kota Bitung satu diantara lokasi yang direncanakan akan dibangun pusat data canter, Selasa (28/7/2020).

Ini karena sang Menteri didampingi oleh Wali kota Bitung Kaka Max bersama forompimda kota Bitung.

Sebutan Kakak melekat di jajaran Partai Nasdem, dimana Menteri Johny adalah sekjen Partai Nasdem dan Wali kota Bitung Max Lomban adalah Ketua DPW Nasdem Sulut.

Plate menyintil sebenarnya agenda untuk melihat lokasi dan kesiapan pembangunan data canter Nasional di Bitung, harus diam-diam.

Tapi kondisi di lokasi pembangunan ramai, sehingga dia sampaikan informasinya terbuka, untuk fact founding agar temukan dan ketahui persis kesiapan.

Pada kesempatan itu, Plate memboyong jajaran esalon I Kominfo.

Mulai dari Inspektur Jendral ( Irjen ) Kominfo Dodi Setiadi, Direktur Utama Badan Layana Aksesibilitas Telokomunikasi dan Informatika, staf ahli serta staf khusus serta rombongan lainnya.

"Saya datang kesini secara khusus ingin melihat, kesiapan pembanguna pusat data Nasional di Bitung. Indonesia sangat butuh pusat data Nasional khususnya kaitan dengan implementasi elektronik goverment atau penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik," kata Plate.

Dia jelaskan saat ini di Indonesia banyak data canter, lebih dari 2.700 data canter.
Sebagian besar diantaranya tidak memiliki standart global, hanya tiga persen yang memiliki standart global.

Data center saat ini belum menggunakan cloude compluiding, masih penggunaan TIK internet sistemnya.

Kondisi ini berdampak pada, konsolidasi dan interoperadita data berakibat sulitnya ambil keputusan berbasis data Nasional atau satu data Nasional.

Maka dari itu, Presiden Joko Widodo menetapkan selain bangun pusat data Nasional Indonesia harus memiliki satu data nasional guna mudahkan pengambilan keputuan, dalam kebijakan publik.

Contoh di tengah pandemi Covid 19, pemerintah pusat sudah secara serius dan sungguh alokasikan dana penanggulangan satu diantaranya program perlindungan sosial.

"Program ini sulit implementasikan ini akibat dari tidak tersedianya satu data.
Kebijakannya sudah diambil, melaksanakannya sulit. Karena ternyata sasaran tidak sebagaimana yang disampaikan. Sehingga harus bangun pusat data Nasional guna dapatkan satu data Nasional," kata dia.

Empat pusat data Nasional yang ada di Indonesia kata Menteri, terhubung satu dengan lainnya. Selain itu data canter implementasinya dengan capital expenditure yang memadai dan operastional expenditurenya yang terukur.