Tamparan Keras untuk Nadiem Makarim! NU, Muhammadiyah, PGRI Mundur dari Organisasi Penggerak

Terdapat beberapa pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mundur dari Program Organisasi Penggerak.

Berikut fakta- fakta lengkap yang tribun-timur.com rangkum dari berbagai sumber hingga PGRI, NU, Muhammadiyah dari POP, benarkah soal bagi-bagi anggaran yang tidak adil?:

1. Program Dinilai Tak Efisien

Melalui surat yang ditandatangani Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi dan Wakil Sekjen, Muhir Subagja menyebutkan bahwa PGRI memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud.

"Dalam perjalanan waktu, dengan mempertimbangkan beberapa hal, menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah."

"Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi."

"Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2019 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," papar Unifah melalui suratnya, Jumat (24/7/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

PGRI menilai waktu pelaksanaan program yang sedikit, sehingga dirasa tidak efisien dalam menjalankan Program Organisasi Penggerak.

"Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien," kata Unifah.

"Serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari," sambungnya.

2. Kriteria Penetapan Peserta Tidak Jelas

Tak hanya itu, ada alasan lain yang membuat PGRI memutuskan untuk mundur dari POP Kemendikbud.

PGRI juga menilai pemilihan peserta Program Organisasi Penggerak tidak jelas.

Alasan ini sama dengan organisasi lain yang mengundurkan diri lebih dulu yakni NU dan Muhammadiyah.

Bahkan, Unifah menilai, kriteria dalam penetapan peserta POP Kemendikbud juga tidak jelas.