Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Kabar Fahri Hamzah

BEREDAR KABAR Fahri Hamzah Gantikan Moeldoko Jadi KSP Setelah Bertemu Jokowi, Ini Tanggapannya

Fahri Hamzah sebelumnya menuai kritik atas kunjungannya menghadap ke presiden Joko Widodo.Pasalnya, selama ini Fahri begitu kritis dengan pemerintah

Editor: Aldi Ponge
Istimewa
Fahri Hamzah dan Presiden Joko Widodo. 

Pascareformasi, karier Fahri Hamzah di dunia politik dimulai ketika ia diangkat menjadi staf ahli MPR RI pada 1990 – 2002.

Fahri Hamzah kemudian memutuskan merapat ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kemudian mengantarkannya menjadi anggota DPR RI pada 2004 mewakili daerah asalnya, Nusa Tenggara Barat.

Fahri Hamzah juga pernah diberikan amanah sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS pada 2003 sampai 2005.

Karena memiliki perhatian yang cukup besar di bidang hokum, Fahri Hamzah kemudian dipercaya oleh PKS untuk menjadi Wakil Komisi III DPR RI yang membidangi urusan legislasi sejak 2009.

Selain itu, Fahri Hamzah pun pernah menjabat sebagai Presiden Direktur CGN Consulting.

Fahri Hamzah juga seorang dosen di Program Ekstensi Fakultas Ekonomi UI.

Kariernya di dunia politik semakin moncer, pada periode 2014 – 2019 DPR RI, Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Selain aktif berpolitik, Fahri Hamzah juga cukup aktif menulis.

Beberapa bukunya diantaranya “Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat”, “Negara, Pasar, dan Rakyat”, “Ke Mana Ujung Century”, serta “Demokrasi, Transisi, Korupsi”. 

Kontroversi

Fahri Hamzah adalah seorang politikus yang terkenal cukup kontroversial.

Kritikan tajamnya kepada pemerintah baik melalui media sosial maupun secara langsung kerap mendapat sorotan dari publik.

Fahri Hamzah juga kerap mendapat sorotan karena wacananya yang terkesan ingin membubarkan lembaga antikorupsi, KPK.

Menurut Fahri Hamzah, dalam sebuah negara demokrasi tidak seharusnya ada lembaga yang sangat kuat atau superbody.

Lembaga seperti KPK menurut Fahri Hamzah berpotensi tidak dapat diawasi. 

Di samping itu, menurut Fahri Hamzah KPK sebenarnya tidak diperlukan lagi perannya apabila pemerintah berhasil mengintegrasikan lembaga-lembaga inti negara seperti kepolisian, kejaksaan agung, dan BPK. 

Fahri Hamzah juga sempat tersandung kasus dana Nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Fahri Hamzah pernah menerima uang dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhimin Dahuri.

Fahri Hamzah tercatat pernah empat kali menerima uang dari Rokhimin, yakni pada 8 Februari 2004 senilai Rp 50 juta, 9 Juni 2004 Rp 50 juta, 22 Juli 2004 Rp 8,7 juta, dan 11 September 2004 senilai Rp 100 juta. 

Pada Juni 2007, Fahri Hamzah mengaku menerima dana nonbudjeter sebesar Rp 150 juta dari Rokhmin Dahuri.

Karena kasus tersebut, Fahri Hamzah kemudian mendapat sanksi dari Badan Kehormatan DPR.

Fahri Hamzah kemudian dilarang menjabat sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan sampai 2004. 

Hubungan Fahri Hamzah dengan PKS, partai yang membesarkan namanya mulai merenggang.

Fahri Hamzah kerap terlibat konflik dengan para petinggi partai.

Ujungnya, Fahri Hamzah dipecat dari kenaggotaan Partai PKS.

Tak terima, Fahri Hamzah kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pemecatannya dari PKS.

Fahri Hamzah menuntut PKS untuk membayar ganti rufi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan Fahri Hamzah dan memerintahkan PKS untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 30 miliar. 

Fahri Hamzah pun tetap menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sampai masa jabatannya berakhir.

Bersama mantan Ketua Umum PKS, Anis Matta, Fahri Hamzah kemudian mendeklarasikan berdirinya Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi).

Garbi yang masih berbentuk organisasi masyarakat (ormas) bahkan telah mendeklarasikan dirinya di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Fahri Hamzah, ketimbang PKS, Garbi lebih memiliki budaya yang lebih cosmopolitan atau lebih terbuka, berani bicara, dan memiliki inisiatif yang tinggi.

Fahri Hamzah mengatakan PKS kini justru semakin dekat dengan pemerintah Joko Widodo.

Hal itulah yang menurut Fahri Hamzah menjadi faktor dipecatnya ia dari partai bergambar padi dan kapas tersebut. 

Info Pribadi

Nama H Fahri Hamzah SE

Lahir Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 1971
Alamat

Rumah
RT.003/RW.005, Kelurahan Petukangan Utara. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  

Riwayat Pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Sumbawa, NTB

SMP Muhammadiyah, Sumbawa, NTB

SMA Muhammadiyah, Sumbawa, NTB

Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram), Mataram, NTB

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Jakarta (1997)

Program Magister Ilmu Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Jakarta

Riwayat Karier
Presiden Direktur CGN Consulting

Staf Ahli MPR RI (1999-2002)

Chairman CYFIS

Dosen Program Ekstensi Fakultas Ekonomi UI, Jakarta

Anggota DPR dari PKS (2004-2009)

Anggota DPR dari PKS (2009-2014)

Wakil Ketua DPR dari PKS (2014-2019)

Komisi VI, Komisi III, Komisi VII, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)

Riwayat Organisasi

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS (2003-2005)

Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)

Keluarga

Ayah
Hamzah

Ibu
Nurjannah

Pasangan
Farida Briani

Anak
Fayha Haniya

Farah Nashita

Faris Nabhan

Keneisya

Fayqa Hanifa

Situs dan Media Sosial
 
Situs Pribadi
http://www.fahrihamzah.com

Akun Facebook
@FahriHamzahPage

Akun Instagram
@fahrihamzah

Akun Twitter
@Fahrihamzah

Kanal Youtube
Fahrihamzah2008

SUMBER:

https://wartakota.tribunnews.com/2020/07/21/fahri-hamzah-tanggapi-kabar-dirinya-akan-menjadi-kepala-ksp-gantikan-moeldoko?page=all&_ga=2.219632346.213854635.1595121273-1602475573.1586512317

https://www.tribunnewswiki.com/2019/06/29/h-fahri-hamzah-se

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved