Turis Tidak Tergantung Maengket.

Oleh : J.Osdar - wartawan senior.

Ribuan turis atau wisatawan berduyun-duyun masuk Sulawesi Utara antara 2015 sampai akhir 2019, bukan karena seribu festival, seminar atau webinar maengket atau sejenisnya.

Arus deras turis masuk Sulut, karena pemerintahan Provinsi Sulut, Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) membuka dan menambah penerbangan langsung dari Manado ke berbagai tempat di luar negeri dan Tanah Air.

Meningkatnya arus wisata dalam dan luar negeri ke Sulut membuat ekonomi, terutama bidang kuliner dan perhotelan, di negeri kopra, pala dan cengkeh ini tumbuh signifikan.

Melihat situasi itu, Pemerintah pusat di bawah Presiden Joko Widodo memberi julukan Sulut sebagai “The Rising Star” (Bintang Menyingsing) bidang wisata. Kabinet Jokowi memasukan Sulut sebagai kelompok prioritas pembangunan infrastruktur dan tujuan wisata Indonesia.

Ketika turis masuk ke Sulut yang diburu pertama adalah tempat-tempat penginapan/ hotel-hotel dan makanan atau kuliner. Menu tradisional Minahasa dan Sulut menjadi buruan. Ini membuat warung-warung, rumah makan, cafe-cafe kewalahan melayani turis.

Namun, pemburuan kuliner Minahasa ini membuat pertanian rakyat Sulut juga hidup bergairah (hingga saat ini di masa pandemi covid-19). Karena kuliner tradisional Sulut berkaitan dengan pertanian rakyat provinsi ini. Ekonomi Sulut hingga kini mencapai 4,2 persen, di atas pertumbuhan nasional di masa covid-19 ini.

Dalam konteks inilah maka masyarakat Sulut mengharapkan pemerintah pusat di masa pandemi ini menunda dulu adanya pajak pertanian, raw material (pajak untuk bahan baku) ditunda dulu. “Sistem pajak satu persen untuk hasil panen yang masih merupakan bahan baku itu merugikan para petani Sulut. Maka petani rakyat baru cabut pohon singkong atau ubi, bawang atau rica atau cabe sudah dikenai pajak satu persen,” ujar pengamat ekonomi Sulut.

Beberapa pengamat politik perekonomian Sulut melihat sistem pajak satu persen di masa arus turis terhenti karena covid-19 ini, terasa seperti sistem pajak masa pemerintahan perusahaan VOC atau pemerintahan penjajahan Belanda dengan sistem tanam paksa.

Sulut juga mengharapkan pemerintah pusat jangan memberi ijin kapal Cina Hua Xiang (nama asli) yang berbendera Indonesia masuk ke Pelabuhan Amurang, Minahasa Selatan). “Ini juga bikin rugi dan ekonomi rakyat Sulut di masa pandemi ini. Kapal Cina dengan segala maksud dan tujuannya itu bisa membunuh budaya Sulut, termasuk maengketnya,” ujar para pengamat politik ekonomi rakyat Sulut.

Selamat empat tahun terakhir ini, bila sedang berada di Sulut saya menginap di hotel yang hampir seratus persen tiap hari dihuni turis. Tiap pagi dan sore saya bergaul dengan mereka. Berkali-kali saya tawarkan mereka untuk menyaksikan kesenian maengket, katrili, kabasaran, maramba, makaria dan lain sebagainya. “Di sini kami berburu kuliner, berenang di Bunaken atau Manado Tua. Kalau mau kesenian kami berburu di desa-desa di Bali,” ujar mereka. 

Saya jadi ingat ketika Ratu Beatrix dari Belanda datang ke Sulut akhir Agustus 1995. Saya sebagai wartawan istana kepresidenan ikut rombongan Ratu Beatrix dan para wartawan dari Belanda. Saya ikut rombongan sejak dari Belanda. Para wartawan Eropa itu juga saya ajak menyaksikan maengket dan kesenian lainnya, ucapan mereka juga sama. Mereka cari menu tradisional, menyelam di laut, memandang gunung dan danau, alam Minahasa yang seperti firdaus kecil terlempar di bumi.

Kecaman Pendeta Graafland

Kembali ke ihwal webinar empat jam tentang maengket yang diselenggarakan Angelica (Ika) Tengker, Jumat, 17 Juli 2020). Ika dan kawan-kawanya mengundang para pembicara sebagai peminat dan pemerhati kesenian Minahasa, termasuk maengket. Mereka adalah Benny Mamoto, Ferry Mawikere, Prudentia, Benny Matindas, Jultje Ratu, Perry Rumengan dan saya (Osdar).

Saya antara lain mengatakan, saat ini saya sedang menulis buku tentang Sulawesi Utara, termasuk maengket. Juga saya kemukakan pengalaman saya pribadi tentang maengket dan sejarahnya dari buku karya Pendeta N Graafland. Buku ini ditulis di kapal Ida Elizabeth yang berlayar di Samudera Atlantik, 14 Januari 1864, hampir 150 tahun lalu.