Banyak ASN Doyan Berpolitik, Tumbelaka Usulkan Cabut Hak Politik Seperti TNI dan Polri

Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Hajatan rutin demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) di Indonesia selalu menimbulkan dinamika.

Tidak sedikit pihak yang 'terjebak' dalam hiruk-pikuk Pemilu Kada, demikian pula di Sulawesi Utara (Sulut).

Diketahui ada 8 Pemilu Kepala daerah, diantaranya 1 Pemilihan Gubernur dan 7 Pemilihan Bupati / Walikota.

Namun sayangnya fenomena negatif dari waktu ke waktu terkait Pemilu Kada selalu terjadi.

• Terobosan Gubernur Sulut, Optimalkan Lahan Kering untuk Tingkatkan Produksi dengan Tanam Padi Ladang

Yaitu bermunculan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang gagal menahan diri untuk tidak 'terjebak' dalam dinamika Pemilu Kada.

Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut, Taufik M Tumbelaka nampak prihatin.

Taufik mengatakan seharusnya para oknum ASN menyadari bahwa posisi mereka harus bisa menahan diri untuk tidak terjebak dalam hajatan demokrasi seperti Pemilu Kada.

Mereka selaku Aparatur Negara harus dapat menahan diri karena terlibat aktif atau setengah aktif adalah bukan wilayah mereka.

"ASN ada kewajiban-kewajiban yang melekat walupun memiliki hak memilih", tutur Taufik Tumbelaka ketika dihubungi Tribun Manado, Sabtu (18/7/2020).

Terkait penyebab sampai adanya oknum ASN "hobby" berpolitik di era sekarang, Tumbelaka mengambil sedikit ke sejarah masa lalu ASN / PNS.

Dulu di masa Rezim Soeharto (Orde Baru -Orba), PNS termasuk mesin politik.

Ada istilah ABG, ABRI, Birokrasi dan Golkar.

Birokrat atau PNS digenjot jadi mesin politik.

Pola itu terasa masih dimainkan oknum elitpolitik tertentu padahal ABRI atau TNI dan Polri sudah direformasi, Golkar sudah menjelma menjadi Partai Golkar (PG).