Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

RUU HIP

RUU HIP Jadi Kontrovesi Mahfud MD Justru Bersyukur: Dulu Anti Pancasila Sekarang Ramai-ramai Membela

Soal RUU HIP yang kini tuai kontroversi, Bahkan banyak terjadi aksi demo penolakan.

Editor: Glendi Manengal
WartaKota.com
Aksi Penolakan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI Bergejolak, Anggota Front Pembela Islam (FPI) Bakar Bendera PKI dan PDIP di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (24/6/2020) 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Soal RUU HIP yang kini tuai kontroversi.

Bahkan banyak terjadi aksi demo penolakan.

Terkait hal tersebut Mahfud MD mengatakan bersyukur dengan adanya kontroversi itu.

Tim Gugus Tugas Covid-19 Minsel Setia Berjaga di Perbatasan Cegah Penularan Virus Corona

Bupati Minahasa dan Gubernur Sulut Gelar Promosi Generasi Berencana di Tompaso

Sembilan Calon Taruna Akpol Jalani Tes Akademik Sistem CAT

Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo.
Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo. (Tribunnews.com)

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kini resmi tak dilanjutkan.

RUU yang diusulkan oleh DPR itu memunculkan banyak kontroversi.

Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD justru merasa bersyukur dengan adanya kontroversi tersebut.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD saat hadir di acara Rosi Kompas TV pada Kamis (16/7/2020).

Mahfud MD yang terhubung melaui video call menegaskan bahwa BPIP bukan lembaga yang membuat pengertian Pancasila terbatas.

BPIP adalah tempat untuk menyosialisasikan Pancasila ke masyarakat sesuai dengan perubahan waktu.

"Begini yang BPIP ini tidak membuat pedoman yang sifatnya mengunci pengertian-pengertian."

"BPIP ini adalah organisasi yang menyosialisikan dan membumikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan perubahan-perubahan waktu," ujar Mahfud.

Apalagi pengurus BPIP itu bisa siapa saja.

"Sekarang enggak ada tafsir yang ditetapkan oleh negara dan siapa saja bergantian duduk di BPIP," imbuhnya.

Menurutnya setiap orang memiliki pendapat yang berbeda terkait BPIP itu biasa.

"Saya mau mengatakan ada dua ahal, ada yang setuju dan tidak setuju itu saya kira biasa aja lah, ada Refly Harun enggak setuju, ada rektor UNS yang ahli Pancasila setuju, kemudian yang buat BPIP dulu Yudie Latif setuju tapi enggak suka mungkin birokrasinya berbelit-belit."

Halaman
1234
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved