Mendagri Tegur KPU Sulut, Dapat Dana Pilkada untuk Lawan Covid 19 Cuma Rp 60 Juta

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - KPU Sulut kena semprit Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat rapat kordinadi Pilkada serentak dan penanganan Covid 19 di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (16/7/2020) malam.

Pangkal soalnya, Mendagri mendapati KPU Sulut dapat dana yang minim dari kucuran APBN untuk pelaksnaan Pilkada di tengah Covid 19.

Dana itu diperuntukan bagi penyelenggara pemilu menlengkapi diri dengan alat pelindung diri saat menjalankan tahapan Pilkada.

Di saat KPU kabupaten/kota meraup dana hingga miliaran rupiah, KPU Sulut baru dapat Rp 60juta

• Olly Dondokambey Curhat ke Mendagri Kondisi Sulut, Hadapi Pilkada sekaligus Tangani Covid 19

"Di Minut saja KPU-nya dapat Rp 2,12 miliar, KPU provinsi yang harusnya dapat lebih besar malah cuma Rp 60juta," kata Tito

Mendagri pun langsung mendeteksi pangkal masalah ini.

"Ini KPUnya tidak kasih lengkap datanya," kata dia.

Data itu harus disodorkan ke Kementerian Keuangan dengan rincian kebutuhan

" Mindset Menkeu itu mengelola uang negara bukan pribadi. Kami (Kemendagri) kejar cepat cairkan dana Pilkada. Jawaban mereka (Kemenkeu) data pendukungnya mana, mau dibeli apa rinciannya?," kata dia.

Data yang dikirimkan ke Kemenkeu itu kata Tito, tidak bisa gelondongan, cuma angkanya saja tanpa rincian

"Makin detail makin bagus, data pendukung misalnya sekian ribu masker, sekian ribu hand sanitizer, sarung tangan berapa, face shield, " ujafnya

Jika data lengkap, makin Kemenkeu yakin datanya benar.

"Ini uang negara harus jelas digunakan untuk apa? Mereka (Kemenkeu) nanti ditanya. Ngasih ke penerima ini dasarnya apa? Nggak mungkin cuma sepotong surat. Bisa kena pidana mereka, " ujarnya

Supaya lancar Mendagri meminta tolong ks KPU Sulut agar menyodorkan data lengkap ke Kemenkeu

Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh berjanji akan mengirimkan data lebih rinci "Kita kirim bertahap, " ujarnya. (ryo)