Sulut Maju

Olly Dondokambey Curhat ke Mendagri Kondisi Sulut, Hadapi Pilkada sekaligus Tangani Covid 19

Facebook Gubernur Olly Dondokambey
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kordinasi Kesiapan Pilkada serentak dan Penanganan Covid 19 di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (16/7/2020) malam. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Provinsi Sulut siap menghelat Pilkada serentak 2020.    

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengungkap kesiapan tersebut di hadapan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian ketika Rapat Kordinasi Kesiapan Pilkada serentak dan Penanganan Covid 19 di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (16/7/2020) malam.   

Rapat juga dihadiri Forkopimda, Sekprov, Bupati/wali kota dan KPU -Bawaslu sebagai Sulut.

"Seluruh kabupaten/kota sudah tandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Menyangkut anggaran semua siap," kata dia .

Rapat Kordinasi membahas Pilkada serentak dan Penanganan Covid 19 di Kantor Gubernur Sulut,  Kamis (16/7/2020)
Rapat Kordinasi membahas Pilkada serentak dan Penanganan Covid 19 di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (16/7/2020) (Istimewa)

Pemprov Sulut misalnya sudah mentransfer dana ke KPU Sulut sebesar 42 persen dari jumlah total hibah. KPU Sulut akan mendapat dana total Rp 220 miliar

Gubernur mengatakan, dana belum bisa transfer 100 persen karena mempertimbangkannya ketersedian kas daerah, jika ditransfer semua, kas daerah bisa tidak ada cadangan

"Dana akan diberikan sesuai tahapan yang akan dijalankan," kata dia.

Situasi memang sedang sulit di masa Pandemi Covifld 19, Pemprov juga merasakan

"Penerimaan pajak daerah sedikit tersendat dari Pajak kendaraan yang jadi sumber pendapatan daerah banyak tertunggak,'' ungkap Gubernur.

Anggaran dari pusat pun kena potong

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian danĀ Gubernur Olly Dondokambey pada Kamis (16/7/2020).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Olly Dondokambey pada Kamis (16/7/2020). (Facebook Gubernur Olly Dondokambey)

"Total anggaran belum bisa tambahkan situasi kondisi keuangan DAU dipotong 9.8 persen Rp 140 M, DAK, tidak ada, bagi hasil juga tidak ada.," ujarnya

Gubernur mengharapkan, Mendagri bisa mempertimbangkan soal transfer daerah, dibedakan daerah yang ada Pilkada dan yang tidak

Pasalnya selain harus jalankan Pilkada, di daerah juga punya tugas tanggung jawab menangani Covid 19. (Tribunmanado/Ryonoor)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL: