Tommy Soeharto: Pemilu 2019 Sangat Tidak Demokratis

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto menilai Pemilu 2019 memprihatinkan dan tidak demokratis.Ia mencontohkan, banyak petugas penyelenggara Pemilu 2019 meninggal dunia dalam mengawal pesta demokrasi tersebut.

• Badan Gunung Merapi Membengkak: Tiap Hari Membengkak 0,5 Sentimeter

"Kita juga ketahui Pemilu 2019 sangat, sangat tidak demokratis," ucap Tommy saat membuka rapat pleno Partai Berkarya yang disiarkan di saluran YouTube Cendana TV, Rabu (8/7).

"Karena memang kita mengetahui ada 600 orang penyelenggara meninggal, tapi dianggap binatang tidak ada proses hukum sama sekali," kata dia.

Tommy mengatakan, sebagian petugas penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas menghitung jumlah suara, tidak menjalankan tugasnya dengan baik.Bahkan, kata dia, sengketa Pemilu yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI nomor urut 2, tidak bisa mengatasi hal tersebut hingga tahap Mahkamah Konstitusi.

"Jadi ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua, selama reformasi ini, 22 tahun reformasi, bukan kita lebih baik tetapi penyelenggaraan pemilu lebih memperihatinkan," ujar Tommy .

Tommy  kemudian berpesan kepada para kadernya, mau menerima fakta tersebut dan berbenah agar memiliki kesiapan matang dalam pemilu berikutnya, mengingat Partai Berkarya belum berhasil melewati ambang batas parlemen 4 persen."Kita harus berpikiran cerdas dan inovatif agar dapat menjawab aspirasi, kebutuhan rakyat dengan mewujudkannya dalam kerja nyata," ujar Tommy.

• Sekolah Swasta Terancam Tutup

"Kita patut menanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, meskipun belum diberikan kesempatan dalam mewujudkan caleg DPR RI ke Senayan," tutur putra bungsu Presiden kedua RI Soeharto ini.

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dalam kesempatan lain berhrap tidak ada presidential dan parliamentary threshold atau ambang batas 0 persen saat pelaksaanan pemilu presiden dan legislatif 2024 mendatang. 

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold saat ini sebesar 20 persen. Sementara ambang batas parlemen atau parliamentary threshold saat ini sebesar 4 persen. "Idealnya ambang batas 0 persen alias tidak perlu ambang batas. Itu bisa diberlakukan untuk Pilpres dan Pileg," ujar Priyo.

Dengan begitu, Priyo yakin demokrasi akan tumbuh hebar, dimana suara dari rakyat dalam pemilu semua dihargai dan tidak ada yang hangus.  Untuk pemilihan presiden, kata dia, masyarakat akan dihadapkan dengan banyak pilihan calon presiden alternatif. "Toh akhirnya penentunya kan suara rakyat yang terbanyak. Itu esensi dari demokrasi yaitu suara rakyat, suara Tuhan," kata dia.

"Demikian pula untuk pileg, seberapapun suara rakyat pemilih tidak hilang dan akan terwakili figur-figur dari aneka ragam partai politik," imbuhnya.

• Jelang Pilpres Trump Hengkang dari WHO

Sementara itu, memaksakan wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen dinilai Priyo sama artinya dengan memberangus demokrasi. "Karena itu hanya didasari keinginan untuk mempertahankan pemusatan kekuasaan hanya pada 'klan-klan kekuasaan' politik tertentu.  Menunjukkan wajah ke-Indonesiaan yang asli. Demokrasi ala Indonesia," kata Priyo. (tribun network/dit/ham)