Sekolah Swasta Terancam Tutup
Kondisi pendidikan di Indonesia selama pandemi covid-19 kini kian mengkhawatirkan. Banyak sekolah dan kampus swasta terancam tutup.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kondisi pendidikan di Indonesia selama pandemi covid-19 kini kian mengkhawatirkan. Banyak sekolah dan kampus swasta terancam tutup. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan banyak lembaga pendidikan sekarang kesulitan untuk menutupi pembiayaan operasional akibat pandemi covid-19. Hal ini dialami baik sekolah dasar dan menengah swasta, maupun perguruan tinggi swasta.
• Jelang Pilpres Trump Hengkang dari WHO
“Ada info dari sekolah maupun kampus di dapil saya, bahwa kemampuan mereka membiayai operasional hanya sampai Agustus ini, sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar,” ujar Abdul Fikri, Rabu(8/7).
Abdul Fikri diketahu berasal dari dapil Jawa Tengah IX. Atas adanya fakta tersebut Abdul Fikri mengkhawatirkan merosotnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, maka yang terimbas lebih jauh ya IPM bisa jeblok,” kata Abdul Fikri.
Dampak pandemi secara luas turut menyapu berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya pendidikan. "Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di Pendidikan swasta,” katanya.
Sehingga, Politikus PKS ini menduga angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan swasta di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi akan menurun. "Bila tidak ada yang mendaftar, pilihan berat lainnya adalah menutup sekolah atau kampus,” ujarnya.
Problem menurunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti program pendidikan, tentunya akan berdampak signifikan dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan, tiga dimensi dasar dalam menentukan IPM adalah kesehatan, pendidikan, dan daya beli.
Abdul Fikri mengritik pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang dinilai terlalu mementingkan komponen ketiga, yakni daya beli masyarakat. "Sejak awal digelontorkan Rp 405,1 triliun dana Covid, coba lihat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi, sementara pendidikan tidak menjadi konsen kebijakan," ucapnya.
Hal ini, katanya, bisa dilihat dari arah kebijakan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah menganggarkan Rp405,1 triliun untuk penanganan corona.
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp75 triliun digunakan untuk kesehatan, Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.
• SGR Salurkan Berkat di Desa Pinenek, Stenly: Semoga Jadi Bupati Minut
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu mengalihkan dana sebesar Rp3,2 triliun dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi dan kinerja untuk sekolah swasta dan negeri yang terdampak Covid-19.
Gambarannya, setiap sekolah akan mendapat Rp60 juta per tahun. Setidaknya ada 56 ribu sekolah di 33 ribu desa dan kelurahan yang ditargetkan menjadi penerima bantuan. Namun ada beberapa kriteria untuk sekolah yang bisa mendapatkan dana ini, yakni berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) atau terdampak bencana corona.
Kemudian memiliki proporsi siswa dengan keluarga ekonomi miskin, menerima jumlah dana BOS rendah, dan memiliki jumlah guru non-PNS lebih banyak atau proporsi guru tidak tetap. Di samping itu, Kemendikbud juga merelokasikan dana pendidikan tinggi sebesar Rp1 triliun untuk membantu membayar UKT mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta.
Kendati demikian, perkara kendala ekonomi di dunia pendidikan cukup masif didapati di tengah pandemi. Bukan hanya pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi, PAUD juga mulai kekurangan siswa baru.
Himpunan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) menyatakan pihaknya bukan hanya kehilangan siswa baru, namun juga harus merelakan banyak siswa yang sudah terdaftar namun terpaksa cuti sekolah.
Adaptasi Pembelajaran