Golkar-PAN Usung Tetty-Sehan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Indah pada waktunya. Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dipastikan maju sebagai calon gubernur Sulawesi Utara pada pesta demokrasi 9 Desember 2020. Mulusnya langkah Tetty, sapaan CEP, menuju gelanggang Pilgub Sulut tak lepas dari dukungan Sehan Salim Landjar (SSL) membentuk koalisi Partai Golkar-PAN  .

Kubu kuning-biru terbentuk setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menolak tawaran koalisi dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto untuk Pilkada Serentak di Sulut.

• Tommy Soeharto: Pemilu 2019 Sangat Tidak Demokratis

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar memutuskan CEP dan SSL maju pilgub. Keputusan ini diambil dalam rapat Tim Pilkada Pusat DPP Partai Golkar yang dipimpin langsung Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Juru Bicara Golkar Sulut Feryando Lamaluta mengatakan, selain memutuskan Tetty Paruntu-Sehan Landjar, rapat ini juga menetapakan Michaela Elsiana Paruntu (MEP) dan Ventje Tuela (VT) maju di Pilkada Minahasa Selatan (Minsel) serta Sompie Singal dan Joppy Lengkong di Pilkada Minahasa Utara (Sulut).

Ditanya apakah PAN juga akan mendukung Tetty dan Sehan, Feryando Lamaluta itu sudah otomatis. "Tinggal tunggu surat keputusan dari dua partai itu," kata Wakil Ketua I DPD Golkar Sulut ini.

Informasi CEP resmi dicalonkan Golkar didapat dari sumber terpercaya Tribun Manado, Rabu (8/7/2020). Sumber ini mengatakan, Bupati Minahasa Selatan sudah pasti diusung oleh Golkar dan PAN. "Ini sudah pasti. Info yang saya dapatkan calon wakil gubernur dari Bolaang Mongondow Raya," kata dia.

Sehan yang mendampingi Tetty. SSL merupakan Ketua DPW PAN Sulut.
Lamaluta menambahkan, bahwa Tetty sudah pasti maju pilgub. "Beliau (Tetty) ada rapat di Jakarta Rabu (8/7/2020). Rapat itu dipimpin oleh ketua umum partai," katanya.

Menurut dia, SK untuk Tetty segera diberikan. "Dalam rapat itu dibicarakan beberapa hal penting dalam rangka pilkada sejumlah daerah termasuk di Sulut," kata Ketua DPD II Golkar Bolaang Mongondow Timur ini.

• Warga Bisa Cetak KK dan Akta Lahir Sendiri: Bisa Pakai Kertas HVS

Notulen rapat akan dituangkan dalam berita acara, termasuk juga hasil rapat tentang pemberian SK untuk Tetty. "Yah mudah-mudahan minggu ini SK-nya sudah keluar," pungkas dia. Rijal Ismail, warga Kota Manado mengatakan, dia akan menjadi mendukung mati-matian jika Golkar dan PAN mematenkan pasangan Tetty-Sehan.

"Ini paket yang sudah purna lantaran mewakili banyak hal," ujarnya. Di dalam pasangan itu sudah ada keterwakilan etnis, politik, serta Tetty yang akan mewakili kaum perempuan di Sulut. "Pasangan ini saya yakin akan menjadi pemenang pada Pilgub Sulut," kata dia. Golkar punya 7 kursi di DPRD Sulut. Butuh 2 kursi dari PAN supaya bisa mengusung CEP ke pesta demokrasi 5 tahunan ini.

Sudah komitmen
Ketum Gerindra menolak koalisi dengan Golkar. Penolakan disampaikan langsung kepada Airlangga dan jajaran pengurus Golkar yang menyambangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Senin (6/7) lalu.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informasi Partai Golkar, Nurul Arifin menceritakan dua partai besar tersebut membahas banyak hal.
Salah satunya yakni kemungkinan koalisi di wilayah-wilayah Pilkada Serentak berlangsung, termasuk di Sulut.

Mulanya Golkar menawarkan Gerindra berkoalisi untuk mendukung CEP di Pilgub Sulut. Namun tawaran itu ditolak Prabowo. Prabowo menolak tawaran koalisi Golkar karena sudah berkomitmen dengan PDIP untuk mendukung petahana, Olly Dondokambey-Steven Kandouw di Pilgub Sulut.

"Yang saya ingat betul itu karena pembicaraannya agak lama, Sulut ya. Sulut itu petahananya Pak Olly, kami memajukan sendiri rencananya si Tetty. Kami bertanya, untuk Sulut dengan siapa ni?," kata Nurul Arifin bercerita dalam diskusi online 'Garuda dan Beringin Kongkow di Kertanegara', Rabu (8/7). "Kami sama PDIP, sama Pak Olly," sambung Nurul Arifin menirukan Prabowo menolak tawaran koalisi dengan Golkar.

Mendengar jawaban Prabowo, Golkar pun sempat bernegosiasi. Meminta agar dukungan Gerindra bisa diberikan kepada Tetty. Namun tak membuahkan hasil. "Jadi tidak bisa digeser ya? (Tanya Golkar)." "Oh kami sudah komitmen dengan beliau," ujar Nurul Arifin menjelaskan isi percakapan antara Prabowo dan Golkar.

Nurul menjelaskan, pertemuan antara Golkar dan Gerindra membicarakan potensi berkoalisi di 171 wilayah pilkada. "Untuk bisa berkoalisi dan memetakan di provinsi mana ataupun kabupaten mana. Ada juga yang Pak Prabowo bilang. "Di sini saya tidak bisa," sudah memberikan paket ini kepada PDIP. Ya sudah kita menghargai," kata Nurul bercerita.

Nurul menambahkan, dari pertemuan dua partai politik itu, dicapai kesepakatan berkoalisi di sejumlah wilayah pilkada. Namun banyak juga tawaran koalisi Golkar yang tidak disepakati oleh Prabowo.

• Jelang Pilpres Trump Hengkang dari WHO

Dalam hal ini, Prabowo menolak tawaran koalisi menggunakan bahasa politis. Menurut Nurul, bahasa politis Ketum Gerindra ketika menolak tawaran koalisi Golkar itu terbilang bagus. "Orang politik itu di mana-mana itu-itu aja. Semua adalah teman kalau gitu, karena saya ke Golkar teman," tutur Nurul menirukan Prabowo.

Nurul mengatakan, Prabowo menyebut dirinya sebagai alumni Partai Beringin. Prabowo, lanjut Nurul, bila bertemu keluarga besar Golkar, merasa seperti berada di partainya sendiri. "Apalagi dia menyebut Golkar sebagai alumni. Jadi selalu kalau bertemu keluarga Golkar itu seperti di dalam partai sendiri," terang Nurul. 

PDIP-Gerindra Saling Menguntungkan

Dosen Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando mengatakan, tidak ada figur lain di Partai Golkar Sulut sekuat Christiany Eugenia Paruntu (CEP). "Memang tak ada figur lain selain CEP di Sulut," kata Ferry. Dia menjelaskan, kalau terkait kekuatan Tetty dalam pilgub belum bisa diukur lantaran belum ada lawan. "Kekuatannya bisa diukur jika lawan-lawannya sudah ada," ucapnya.

Lanjutnya, kalau sampai sekarang lawannya belum ada. Tanggal pastinya nanti 23 September setelah ada penetapan pasangan calon ditetapkan KPU. "Nggak mungkin mengukur kekuatan sesorang kalau lawannya belum tahu," jelasnya. Selain itu, terkait peluang CEP, ia mengatakan, juga belum tahu.

Kata dia, dukungan Partai Gerindra pada PDIP tidak hanya terjadi di Sulut.
Koalisi PDIP dan Gerindra di pilkada merupakan kerja sama awal untuk rencana besar pada Pemilu 2024. Baik PDIP maupun Gerindra sama-sama saling diuntungkan untuk kerja sama itu. Hingga kini belum ada figur yang bisa diusung pada Pilpres 2024. PDIP sepertinya juga belum ada nama yang bisa dijual.

Sehingga untuk mengamankan agar PDIP tetap berkuasa maka koalisi dengan Gerindra merupakan hal yang menguntungkan. Pada Pemilu 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 44,50 persen total suara sah nasional atau 68.650.239 suara, sebuah pencapaian yang sangat bagus.

Jika mengacu hasil perolehan suara ataupun kursi partai politik, tidak ada satu parpol pun yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Parpol yang mendekati atau bisa mencapai hanyalah PDIP. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah munculnya calon lebih dari dua pasang pada Pilpres 2024.

Dengan demikian jika calon lebih dari dua pasang, UUD 1945 Pasal 6A ayat 3 menyebutkan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia yang dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Mencari tambahan 7 persen suara agar bisa mencapai di atas 50 persen mungkin tidak akan terlalu sulit bagi Prabowo. Kemudian pada tahun 2024, selain akan digelar Pilpres, di waktu yang sama akan juga digelar Pilkada Serentak untuk memilih 34 gubernur dan 504 bupati/wali kota.

Parpol-parpol yang mendukung Joko Widodo pada pilpres kemungkinan besar tidak lagi akan bertahan. Sebab, kompetisi pilkada akan mengakibatkan parpol-parpol ini saling berhadap-hadapan.

Jika saja Gerindra mampu mempertahankan partai sekutunya PKS maka kedua parpol itu memiliki total kursi hasil pemilu 2019 sebanyak 128. Angka itu artinya kedua parpol ini memenuhi syarat ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan wakil Presiden di tahun 2024 (jika UU pemilu tentang ambang batas tidak di revisi).

Satu-satunya yang bisa menghambat Prabowo pada kompetisi Pilpres 2024 adalah soal usia. Saat itu, Prabowo sudah memasuki usia 72 tahun, tentu bukan muda lagi. Namun, di sejumlah negara, menjadi pemimipin negara, usia tidak menjadi hambatan. Di negeri tetangga Malaysia, Mahathir Muhamad terpilih sebagai perdana menteri lewat pemilu pada usia 92 tahun.

Pemilu 2020 di Amerika Serikat, Donald Trump sepertinya akan berhadapan dengan lawan berat. Trump akan ditantang Joe Biden, mantan Wapresnya Barack Obama. Jika terpilih Joe akan berusia 77 tahun. Selain itu, ada juga Robert Gabriel Mugabe Presiden Zimbabwe yang berusia 94 tahun. Dari uraian ini tentu memberikan peluang bagi Prabowo apalagi saat itu lawan bebuyutannya Jokowi tidak lagi akan berkompetisi. 

Alfons Kimbal
Pengamat Politik Sulut

CEP Punya Elektabilitas Tinggi

Kontestasi politik jelang Pilkada Sulut sangat ketat. Apalagi dikeluarkannya surat keputusan (SK) dari Partai Golkar yang mengusung Christiany Eugenia Paruntu (CEP) maju dalam kontestasi pilkada. Dari segi popularitas dan elektabilitas kader Golkar itu ada pada Ibu Tetty, sapaan CEP. Terlepas dari itu, selama ini yang konsisten membangun komunikasi politik Ibu Tetty sendiri.

CEP memiliki komunikasi yang baik dengan DPP dan koordinasi di daerah dalam membangun Golkar di Sulut. Di sini Ibu Tetty mampu menjadi pemimpin politik.

Ibu Tetty dicalonkan juga tentu ada dasar. Sudah pasti ada survei-survei yang telah dilakukan oleh DPP Golkar dan daerah, sehingga mengusung Ibu Tetty maju dalam Pilkada Sulut.

Yang menarik adalah manuver Gerindra yang melakukan koalisi dengan PDIP. Mengapa Gerindra enggan berkoalisi dengan Golkar dan memilih PDIP, sebenarnya di sini bisa dilihat mana yang lebih menguntungkan.

Kalau di lihat di sini tentu yang lebih menguntungkan adalah dengan PDIP, karena PDIP dalam hal ini Pak Olly Dondokambey merupakan pemimpin politik yang berpengaruh dan punya kekuatan dan kemampuan luar biasa. Beliau mampu memperkuat PDIP di Sulut, dengan program dan lobi pembangunan megaproyek di Sulut.

Jadi di sini pada konteks untung rugi dari Gerindra sendiri, dengan berkoalisi dengan PDIP dalam menghadapi kontestasi pilkada tentu lebih menguntungkan bersama PDIP.

Selain itu, tentu ada kepentingan dari Gerindra dalam politik ke depan. Di satu sisi kemampuan komunikasi politik dari Pak Olly sampai level pusat sangat baik sehingga menerima dukungan dari Gerindra untuk berkoalisi.

Di sini, saya melihat ada komunikasi politik yang baik dari Gerindra dan PDIP. Ini tentu menciptakan peluang dan kerja sama dalam menghadapi pilkada nanti. (dru/tribun news/angmjr)