4 Fakta Soal Perluasan Kawasan Ancol, Disebut Bukan Reklamasi karena Tergabung Daratan, Apa Bedanya?

TRIBUNMANADO.CO.ID - Soal reklamasi kawasan ancol yang kini manjadi sorotan publik.

Diketahui sebelumnya Gubernur Anies Baswedan telah memberikan izin reklamasi.

Terkait hal tersebut, Anies Baswedan mendapat kecaman dari beberapa politisi, karena melanggar janjinya.

• Dicopot dari Pimpinan Baleg DPR, Ini Sosok Rieke Diah Pitaloka yang Kini Jadi Sorotan

• Hukum Tua Desa Tondey Satu Didemo Warga, Nita: Penyaluran BLT Dandes Sudah Sesuai Aturan

• Demi Bertemu Pacar di Jepang, Seorang Ibu Nekat Tinggalkan Anaknya Meninggal Kelaparan

Perluasan Kawasan Ancol, Jakarta Utara hingga Pulau L mengundang kontroversi karena masih dianggap sebagai reklamasi.

Istilah reklamasi seolah menjadi kata haram bagi era Anies karena terkesan sebagai produk Gubernur DKI era Ahok yang ditentang habis kubu Gubernur sekarang.

Bagaimana sebenarnya fakta Perluasan Kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Apakah masih bisa disebut rekamasi, perluasan, atau malah revatalisasi?

Berikut fakta-fakta yang dihimpun Warta Kota.

1. Anies Diklaim Sudah Tunaikan Janji

Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra memandang pihak yang mengkritisi perluasan Kawasan Ancol, Jakarta Utara sebetulnya tak paham dengan rancangan yang dibuat pemerintah daerah.

Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada 2017 lalu ini menyebut, perluasan lahan yang dimaksud bukanlah reklamasi yang selama ini dihentikan Anies pada 2018 silam.

“Enggak (reklamasi), karena ini nyambungnya dengan darat. Kalau reklamasi itu kan ada kanalnya, tapi kalau ini nyambungnya dengan darat kayak Marina (Dermaga Marina Ancol),” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik pada Kamis (9/7/2020).

Taufik mengatakan, Anies telah menunaikan janji kampanye untuk mencabut 17 izin reklamasi pulau yang dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya.

Namun dari 17 pulau itu, empat di antaranya yakni Pulau C,D, G dan M sudah keburu dibangun menjadi Pulau Pantai Kita, Maju dan Bersama.

“Jadi itu (yang mengkritik) karena dia nggak paham apa yang distop Anies soal reklamasi. Makanya baca Raperda soal 13 pulau (Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) di situ kemudian dipenggal, pulau ini siapa dan kalau yang ini siapa,” ujar Taufik.

Menurut dia, proyek perluasan lahan ini sebetulnya telah ada sejak tahun 2009, dan telah menjadi lokasi pembuangan hasil urukan dari sungai dan waduk melalui program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

Kemudian, dikenal juga dengan Proyek Darurat Penanggulangan Banjir Jakarta (Jakarta Urgent Flood Mitigation Project atau JUFMP).

“Itu dulu terdiri dari perluasan Dufan dan lain-lain yang luasnya 135 hektar. Karena uruknya dari JEDI, jadi dibuangnya ke situ, kemudian jadilah yang 20 hektar. Itu sebelum ada nama reklamasi udah jadi itu barang,” ungkapnya.

2. Alasan Bukan Reklamasi

Legislator DKI Jakarta mencecar anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal reklamasi di Taman Impian Jaya Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Peristiwa itu terjadi saat Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (8/7/2020).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim mempertegas soal status Pulau L yang izin pembangunannya telah dicabut namun masuk dalam bagian reklamasi Ancol.

“Berarti yang perluasan itu Pulau L?,” kata Afni dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Kepala UPT Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan (PIPP) pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Rully Irzal menjawab, bahwa daratan itu dahulu memang benar Pulau L.

Tetapi karena izinnya sudah dicabut, maka daratan buatan itu tak bisa lagi disebut menjadi bagian dari reklamasi yang pernah ditentang Anies Baswedan.

Selain itu, proyek tersebut juga tak bisa disebut lagi sebagai Pulau L, lantaran lahan bikinan itu dibuat menyatu dengan daratan Ancol.

“Itu bagian dari Pulau L, tapi sekarang tidak lagi karena tergabung dengan daratan,” jawab Rully.

Tak puas mendengar jawaban Rully, Afni menilai perluasan daratan itu tidak ada bedanya dengan proyek reklamasi yang dulu dilawan Anies.

“Itu bagian dari Pulau L, yah kan sama saja pak. Apa bedanya dari Pulau L,” kata Afni menyanggah omongan Rully.

Rully kembali menjawab bahwa perluasan kawasan Ancol diambil dari sisi selatan Pulau L untuk dibangun Museum Nabi seluas 120 hektar.

“Iya di sisi selatannya (Pulau L) itu yang sudah 120 hektar, tapi tidak lanjut (pembangunan) pulau yang 480 hektar. Hanya yang sudah dikerjasamakan antara Ancol sebagai lokasi pembuangan lumpur,” kata Rully.

3. Alasan Perluasan Daratan

PT Pembangunan Jaya Ancol menyatakan bahwa perluasan lahan di kawasan Ancol Timur dan Barat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, untuk tidak bisa disebut sebagai proyek reklamasi.

Soalnya lahan buatan itu dibuat menyatu dengan bibir pantai Ancol, sehingga proyek itu lebih tepat disebut sebagai perluasan lahan.

Hal itu sama persis seperti Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dufan seluas 35 hektar dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas 120 Hektar.

Melalui surat itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin kepada Ancol untuk melakukan pengembangan tempat rekreasi, meski lokasinya berada di atas air.

"Jadi ini perluasan daratan, kan nempel ke darat," kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Teuku Sahir Syahali saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Rabu (8/7/2020).

Sementara itu Manager Komunikasi Perusahaan PT Pembangunan Jaya Ancol Rika Lestari menjamin proyek yang rencananya dilakukan pada 2021 mendatang tidak akan menganggu aktivitas nelayan yang ada di dekat laut Ancol. Bahkan lintasan melaut bagi para nelayan tidak akan terpotong.

"Kami lihat lagi kajiannya, tapi sejauh ini tidak ada masalah ya. Kami juga dengan teman-teman nelayan juga ada pembinaan," ujarnya.

3. Perluasan dan Reklamasi Apa Bedanya

Legislator DKI Jakarta mencecar anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal reklamasi di Taman Impian Jaya Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Peristiwa itu terjadi saat Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (8/7/2020).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim mempertegas soal status Pulau L yang izin pembangunannya telah dicabut namun masuk dalam bagian reklamasi Ancol. "Berarti yang perluasan itu Pulau L?," kata Afni dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Kepala UPT Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan (PIPP) pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Rully Irzal menjawab, bahwa daratan itu dahulu memang benar Pulau L.

Tetapi karena izinnya sudah dicabut, maka daratan buatan itu tak bisa lagi disebut menjadi bagian dari reklamasi yang pernah ditentang Anies Baswedan.

Selain itu, proyek tersebut juga tak bisa disebut lagi sebagai Pulau L, lantaran lahan bikinan itu dibuat menyatu dengan daratan Ancol.

"Itu bagian dari Pulau L, tapi sekarang tidak lagi karena tergabung dengan daratan," jawab Rully.

4. Bukan Perluasan atau Reklmasi Tapi Revitalisasi

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Yani enggan menyebut perluasan kawasan Ancol sebagai reklamasi.

Menurutnya, istilah yang tepat adalah revitalisasi Ancol.

Ia menjelaskan istilah revitalisasi lebih cocok karena kawasan yang diperluas masih di dalam wilayah Ancol.

"Karena ini di dalam Ancol, saya melihat ini perluasan Ancol."

"Saya enggak menganggap ini reklamasi, tapi lebih tepat dibilang ini revitalisasi," kata Yani saat rapat Komisi B bersama PT Pembangunan Jaya Ancol, di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2020).

Di atas lahan perluasan kawasan Ancol itu bakal berdiri sejumlah bangunan, termasuk Masjid Apung dan Museum Peradaban Islam dan Sejarah Nabi.

Politikus PKS itu menilai pembangunan tersebut sudah tepat dan bisa jadi kebanggaan warga Jakarta, bahkan Indonesia.

"Ini bukan hanya kebanggaan warga jakarta dan bahkan Indonesia."

"Bahkan nanti bisa dikenal keluar. Tamu-tamunya kita berharap dari luar negeri."

"Apalagi ada museum nabi. Orang akan gembira jadi enggak perlu jauh lagi mesti pergi ke negara lain, cukup ke Ancol," tuturnya.

Yani mengatakan, perkembangan kemajuan adalah keniscayaan.

Namun, perluasan pembangunan tersebut harus pula dibarengi dengan konsep yang baik.

Selanjutnya pada saat konsep perluasan itu telah matang, maka sosialisasi harus diberikan kepada masyarakat maupun Komisi B, untuk meyakinkan program pembangunannya bisa berjalan sukses.

"Kemudian, pada saat akan ada perluasan, harus diyakini masyarakat bahwa program ini akan berjalan dan sukses ke depan," ucap Yani. (faf)

• Bisa Timbulkan Mual hingga Kematian, Berikut Ciri-ciri Kebanyakan Minum Air Putih

• Pengacara Maria Pauline Lumowa Orang Kedubes Belanda yang Berupaya Menyuap untuk Gagalkan Ekstradisi

• Dicopot dari Pimpinan Baleg DPR, Ini Sosok Rieke Diah Pitaloka yang Kini Jadi Sorotan

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul '' 4 Fakta Terkait Perluasan Kawasan Ancol, Reklamasi, Bukan Reklamasi, Revitalisasi atau Apa Namanya? ''