Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Nasional

Peluang AHY Jabat Menteri Diamati, Rocky Gerung Ingin Menjabat, Yunarto: Dia Cari Panggung

Sejumlah nama mencuat untuk menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, satu diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Editor: Frandi Piring
Istimewa
Presiden terpilih Joko Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan Komandan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pada hari ini, Rabu (22/5/2019). (Instagram @jokowi) 

Hal itu mencuat ketika pernyataan Presiden Jokowi da;lam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi mengancam akan melakukan perombakan kabinet karena dinilai kinerja menteri melorot di tengah pandemi Covid-19 di tanah air.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik sekaligus akadimisi Rocky Gerung mengakui akan menerima jabatan menteri jika tawaran itu datang kepadanya.
Diungkapkan Rocky Gerung saat moderator dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?'

Rocky Gerung menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong
Rocky Gerung menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong (Vincentius Jyestha/Tribunnews.com)

menanyakan kesiapan Rocky jika ditawari jabatan menteri hukum dan ham (menkumham).

"Saya mau," kata Rocky dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?', Sabtu (4/7/2020).

Tapi, sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan menteri, Rocky meminta satu syarat yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.

Sebab, ia menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia, termasuk penentuan kursi menteri.

"Jadi menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet.

"Jadi sebagai menkumham saya akan keputusan pertama membubarkan kabinet."

"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai menkumham atas nama hak asasi manusia saya buat Perppu pembubaran kabinet," imbuhnya.

Foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).
Foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis (18/6/2020). (HUMASLEM SETKAB)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi.

"Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved