Breaking News:

BUMN

Erick Thohir Sebut Indonesia Mungkin Nanti tak Butuh BUMN hingga Ada 53 Korupsi

Masyarakat mungkin saat itu sudah tidak membutuhkan perusahaan negara yang memiliki tugas untuk memberikan subsidi.

KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI
Menteri BUMN Erick Thohir ketika menjelaskan konsep PT Sarinah (Persero) dalam wawancara terbatasnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/5/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan apabila Indonesia menjadi negara besar di 2045, bisa jadi tak membutuhkan lagi BUMN

Kini Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia menjadi 5 besar negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045.

Prediksi Erick Thohir ini tak terlepas dari peranan BUMN sebagai pengendali perekonomian Indonesia masih besar.

Masyarakat mungkin saat itu sudah tidak membutuhkan perusahaan negara yang memiliki tugas untuk memberikan subsidi.

"Saya nggak tahu apakah 2045 ada BUMN lagi atau tidak. Mungkin saja nggak ada, karena 2045 daya beli masyarakat sudah tinggi," kata Erick virtual conference, Kamis malam (2/7/2020).

Menteri Erick Thohir Bongkar Pemicu Tindak Korupsi di BUMN Merajalela, Tahun 2020 Sebanyak 53 Kasus

Putri Engku Emran Rindu Laudya Cynthia Bella, Aleesya Berjanji pada Bella, Erra Fazira Bertindak

Menteri BUMN Erick Thohir saat kunjungan langsung kesiapan laboratorium Bio Farma di Bandung, Kamis (21/5/2020).
Menteri BUMN Erick Thohir saat kunjungan langsung kesiapan laboratorium Bio Farma di Bandung, Kamis (21/5/2020). (Tribunnews.com/Istimewa)

Ia mengaku sepertiga perusahaan BUMN masih menjadi pengendali perekonomian. Ia pun becermin kepada Amerika Serikat yang sudah tidak mengenal perusahaan pelat merah.

"Hari ini memang bisnis di Indonesia beda dengan negara lain. Di Amerika kita sudah tidak kenal yang namanya BUMN tapi di China, atau di beberapa negara yang mixed seperti Singapura, Malaysia, masih ada. Tapi modelnya kita lebih mirip sama China," papar Erick.

Selain itu, Erick bilang menggunakan kaca mata swasta, perusahaan pelat merah telah menjadi tulang punggung publik di Indonesia.

"Ini yang di beberapa negara seperti di Amerika agak berbeda, karena mungkin memang daya belinya sudah tinggi, jadi tidak perlu lagi subsidi listrik, pupuk, dan lain-lain Tapi karena daya beli di Indonesia masih rendah, keberadaan BUMN ini lebih impactfull," papar Erick.

Erick pun tak menjadikan penugasan yang diberikan pemerintah ke BUMN sebagai sesuatu yang membebani.

Halaman
123
Editor: Aldi Ponge
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved