Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

PDIP Sulut Desak Jokowi Hapus Pajak Cengkih, WL: Harga Bisa Naik 15 Persen

Petani cengkih Sulawesi Utara menunggu ‘stimulus pajak’ dari Presiden Joko Widodo. Mereka berharap penghapusan pajak pertambahan nilai

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
Istimewa
Petani di Minsel menjemur cengkih 

WL mengaku mendapat keluhan akses pemetik cengkih dari luar dibatasi ketika hendak masuk ke satu wilayah. "Kan banyak kebijakan palang orang luar tidak bisa masuk," kata dia kepada wartawan, Rabu (1/7/2020). Panen cengkih jadi terhambat.

Man City vs Liverpool: Masih Lapar, Masih  Sangar

Ia tak menyalahkan pengetatan tersebut, apalagi tujuannya untuk mengendalikan penyebaran Covid, namun WL mengimbau agar ada kebijakan semisal orang bisa masuk dengan surat keterangan. "Jadi kalau mau masuk dari luar bawa surat, supaya diizinkan, " katanya. Langkah ini diperlukan agar sentra cengkih di Sulut bisa melakukan panen raya dengan tambahan tenaga pemetik dari luar.

Sandra Rondonuwu, Anggota Fraksi PDIP DPRD Sulut mengatakan, pada kuartal ke III tahun 2019 pertanian menyumbang 13,45 persen Pendapatan Domestok Bruto (PDB), tertinggi dari sektor lain. "Apa artinya, ini menyatakan dalam perjalanan bangsa Indonesia, bicara pertanian dan perkebunan, ini bicara ketahanan pangan. Indonesia dikenal negara agraris," ujarnya.

Tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter, sektor pertanian dan perkebunan tetap bertahan, bahkan saat pandemi Covid-19, sektor ini tetap mendongkrak perekonomian. Saron menegaskan, justru di saat ini ada bentuk 'penjajahan' baru terhadap petani dengan diberlakukannya PPN. "Situasi ini akan membawa penderitaan rakyat, termasuk 70 persen rakyat Sulut. Kita perlu sampaikan banyak hal ke Pemerintah Pusat," ujar Saron.

Ia memohon kepada Jokowi, membatalkan PPN hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan termasuk membongkar praktik mafia yang menyusahkan petani. PPN ini diberlakukan merupakan pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. "Bung Karno selalu menegaskan kedaulatan petani harus dijaga dan dibangkitkan," sebutnya. Bicara pertanian dan perkebunan, kata Saron, tak hanya soal ketahanan pangan, tapi menyangkut ketahanan sosial, ekonomi dan politik. "Jangan buat petani mencari kemerdekaan sendiri," tegas politisi PDIP ini. 

Robert Winerungan
Robert Winerungan (ISTIMEWA)

Dr Robert Winerungan
Ekonom Unima dan Sekretaris ISEI Cabang Manado-Sulut

Mendorong Kesejahteraan Petani

Perekonomian Indonesia termasuk di Sulawesi Utara selama ini didorong oleh sektor pertanian. Pertanian sangat mendominasi struktur pendapatan nasional.

Ini menggambarkan bahwa sebagaian besar penduduk dan mata pencahariannya ada pada sektor pertanian. Atas dasar inilah masyarakat Indonesia masih agraris. Sebagai masyarakat dan negara agraris sangat ditopang oleh kekayaan hasil pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Tidak diragukan lagi jika sebagian besar masyarakat Indonesia berkegiatan usaha di bidang pertanian.

Secara kasat mata andaikan produk pertanian ini dikenakan pajak maka dapat dipastikan penerimaan pemerintah dari pajak atas produk pertanian ini pasti akan sangat signifikan.

Sebagai ilustrasi pada PDB Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2019 sebesar Rp 15,833 ribu triliun sedangkan dari sektor pertanian sebesar Rp 2,013 ribu triliun (kontribusi 12,71 persen). Dapat diperkirakan jika hasil sektor pertanian ini dikenakan pajak semuanya maka pendapatan pemerintah bisa mencapai Rp 200 triliun.

Namun dalam kenyataan masyarakat khususnya petani yang bergerak di sektor ini banyak yang hidupnya tidak sejahtera. Ini menggambarkan sektor pertanian khususnya petani perlu ditopang pendapatannya yang diperoleh dari pekerjaannya sebagai petani.

Harga hasil produksi pertanian sangat fluktuatif yang kadang menjadi penyebab inflasi karena harganya naik tapi kadang menjadi penyebab deflasi karena harga produknya tidak menggembirakan.

Harga pokok produksi pertanian sulit diprediksi sehingga petani kandang untung kadang rugi. Selain itu produk hasil pertanian ada yang mendapat subsidi dan ada yang dikenakan pajak khususnya produk perkebunan. Komoditas yang dikenakan subsidi seperti beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya.

Namun secara umum tidak dapat dielakkan bahwa banyak petani yang hidupnya kurang sejahtera, apakah petani yang menghasilkan bahan pokok seperti beras, sayur mayor maupun petani perkebunan buah-buahan, kelapa, cengkih dan lainnya.

Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved