Berita Sulut
Petani Cengkih Curhat, Harga Rp 63.000 Jadinya 'Besar Pasak daripada Tiang'
Desakan agar pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan makin meluas
Penulis: Ryo_Noor | Editor: David_Kusuma
TRIBUNMANADO. CO. ID, MANADO - Desakan agar pemerintah menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan makin meluas.
para petani pun menyuarakan agar PPN tersebut dihapus
Paulus Sembel, Petani Cengkih asal Sulut masalah cengkih naim turun ini sudah menahun, petani bolak-balik demo menyaurakan aspirasi, bahkan sampai ke Jakarta.
"Sikap kami pengenaan PPN ke cengkih sangat tidak setuju, kami menolak, " ujar Sekjen Forum Peduli Petani Cengkih ini pada diskusi terkait PPN Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan di Hotel Quality, Manado, Selasa (30/6/2020)
Pengenaan PPN terhadap komoditas perkebunan memang agak berat, padahal harusnya petani diberi stimulus di masa Covid-19. Penghapusan PPN ini bisa jadi satu di antaranya.
• Bupati Bolsel Tegaskan Akan Tutup Tambang Ilegal di Tobayagan
PPN ini dikenakan ke pedagang antar pulau, pedagang pengumpul, otomatis akan terjadi penekanan harga di petani
Bicara harga cengkih saat Rp 63.000, menurut Sembel tak masuk akal, mulai dari pemetikan sampai penjualan biayanua berkisar di angka Rp 70.000
"Biaya petik cengkih 1 liter mentah Rp 5.000," kata dia.
Jika petani ingin untung, maka harga harus ada di kisaran Rp 90.000.
• Sempat Ditutup, Puskesmas Buko Kembali Beroperasi
Sayangnya pemerintah tidak menetapkan cengkih sebagai komoditas strategis meski pesebarannya ada 14 provinsi se Indonesia. Cengkih memberi kontribusi terhadap produk rokok
Petani juga dilema, mau petik cengkih tidak untung, dibiarkan tak dipetik makin rugi
"Ada istilah petani lebih baik miring daripada plaka (jatuh), " kata dia.
Jadinya petani memetik untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
• Oknum Anggota Dewan Bolmut Gunakan Narkoba, Ditresnarkoba Polda Sulut Temukan Barang Bukti Ini
Petani Vanili, Max Ogotan pun mengumbar persoalan dihadapi petani saat ini.
"Petani di Sulut mau panen, tapi terjadi gejolak harga vanili, " sebut Ketu Asosiasi Petani Vanili Indonesia Sulut ini.
Pengenaan PPN ini dirasakan pedagang pengepul, berimbas ke petani
PPN hanya satu di antaranya, ada lagi persoalan Amerika mencabut Indonesia kategori sebagai negara berkembang.
Pajak dulunya 10 persen, jadi 20 persen "Ini kenapa vanili awalnya 4-5 juta(/kg) tinggal 2 juta, " sebut dia.
• Saron Suarakan Penghapusan PPN Hasil Pertanian
Max meminta DPRD bisa menyampaikam ke Presiden agar lebih tegas lagi.
"Menteri sudah mengambil kebijakan lari dari koridor tidak kordinasi dengan presiden. Waktu lalu dilantik presiden komando kan dari presiden, bukan komando mebteri. Mana komando itu?," sebutnya.
Marlon Sumarow dari Asosiasi Petani Cengkih juga mendesak agar putusan MK nomor 39 terkait penghapusan PPN cengkih harus dieksekusi.
Hal itu baik namun belum cukup, di masa pandemi Covid 19 pemerintah akan memberi stimulus ekonomi.
Kalau bisa harus didesak pemerintah menalangi cengkih petani Rp 100.000, bikin resi gudang ketika harga naik baru dilepas.
"Ini golden momen, diberikan dana talangan beli komoditas pertanian sekarang sudah mulai panen," kata dia. (ryo)
• Oknum Anggota Dewan Bolmut Gunakan Narkoba, Ditresnarkoba Polda Sulut Temukan Barang Bukti Ini
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/diskusi-terkait-ppn-hasil-pertanian-perkebunan-dan-kehutanan-di-hotel-quality.jpg)