Breaking News:

Update Virus Corona Mitra

Terkait Penyaluran BLT Dandes Tidak Tepat Sasaran, Ini Penjelasan Kades Liwutung dan Kadis PMD

Meidy D Moaksim saat dikonfirmasi Kamis (25/6/2020), ia telah memenuhi undangan resmi dari DPMD untuk melakukan klarifikasi

Kolase / Istimewa
Kumtua Desa Liwutung Dan Kadis DPMD Mitra 

"Dari pernyataan ini, saya langsung mengatakan, pak bila saya menyalahgunakan kewenangan saya mundur, karena saya melakukan tugas mengamankan keadaan masyarakat. Dikatakan Kadis bisa saja musdesus itu benar, bisa Jadi musdesus itu melanggat aturan menurut Lumingas. Makanya saya bilang agar Kadis PMD turun saat musdesus," tandas Kumtua.

Namun tetap ditekankan Kadis PMD agar Kumtua lakukan saja verifikasi dengan mengurangkan 32 nama yang telah disalurkan.

"Saya bilang, pak jangankan sekian 32 itu seperti yang dilaporkan, sedangkan 1,2 penerima yang meninggal yang masuk dalam data, untuk dikurangkan saya gelar Musdesus apalagi 32 penerima yang telah menerima di tahap I dan II. Bila Seperti itu, saya minta Kadis turun langsung dan menyampaikan hal ini kepada masyarakat di tengah musdesus Nanti," jelas Kumtua.

California Alami Lonjakan Kasus Covid-19, Disneyland Batal Dibuka

Ia menambahkan, bila ingin memberikan TGR atau pemberhentian sebagai Kumtua, agar nama pelapor dengan inisial "R" harus diungkapkan.

Lepas dari itu, saat dikonfirmasi lebih jelas lagi kepada Kadis PMD Royke Lumingas mengatakan, memang benar ada laporan bahwa ada 32 nama di desa Liwutung penyalurannya tidak tepat sasaran.

Hal tersebut dikarenakan, ada penerima yang berstatus pensiunan, ada yang istrinya perangkat desa dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkab Mitra.

"Mengapa tidak tepat, karena sesuai dengan regulasi penyaluran BLT DD, sudah sangat jelas yang dijelaskan dalam aturan Permendes maupun PMK maupun Permendagri, sudah sangat jelas siapa penerimanya, dan sudah jelas harus dikategori status masyarakat miskin. Kemudian kehilangan pekerjaan. Sebenarnya sesuai dengan standart BPS dan Kemensos harus masuk dalam 14 kriteria yang dinamakan masyarakat miskin. Namun melihat dari kriteria itu, di Kabupaten Mitra sudah tidak layak mendapati hal seperti itu, untuk itu ditambahkan aturan oleh pemerintah pusat yakni bisa diberikan apabila, anggota keluarga ada penyakit kronis menahun, kedua kehilangan pekerjaan namun harus memang berstatus masyarakat miskin yang memang terdampak. Nah orang seperti itu yang harus dibantu," jelas Lumingas.

Lanjutnya, kasus ini mekanismenya dari desa sudah sesuai dengan hasil laporan dari desa bahwa data yang dimasukkan, masuk dalam kriteria penerima sesuai musyarawah yang dilakukan, di situ diputuskan bersama dari desa.

TERBARU, Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru 25 Juni 2020, Redmi Note 9 Pro sampai Mi Note 10 Rp 6 Jutaan

"Memang nama 32 nama itu sudah terlanjur mereka terima, tetapi ketika tidak diketahui dan ditelusuri tidak memenuhi syarat, harus mereka kembalikan. Kenapa saya harus menyampaikan ini, karena sudah ada data dari kita, logikanya seperti itu, siapa yang melapor kita wajib melindungi, kalau tidak ada data kenapa saya harus menyampaikan itu, nantinya bisa jadi fitnah.

Dala kasus ini, diakui bahwa dari tahapan pertama menerima BLT DD hingga tahapan kedua tidak diketahui pihak instansi terkait.

Halaman
123
Penulis: Giolano Setiay
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved