BPJS Kesehatan Dinilai Turunkan Gini Rasio, Indonesia Jadi Rujukan Lintas Negara

TRIBUNMANADO.CO.ID,MANADO - Indonesia menjadi inisiator bagi negara lain untik mengukur dampak Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak pada peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, lewat rilis disampailan BPJS Kesehatan Suluttenggomalut, Jumat (12/6/2020) mengatakan, peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial di masyarakat karena penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia berhasil menekan angka ketimpangan masyarakat. 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan BPJS Kesehatan tahun 2017 mengkaji pada tahun 2015, keberadaan Program JKN-KIS dapat menekan koefisien GINI dari 0,395 menjadi 0,394. Kemudian pada tahun 2016, keberadaan JKN-KIS menekan koefisien GINI dari 0,384 menuju 0,383.

Hal ini juga disampaikam ketika memimpin Komisi Kesehatan dalam 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, yang diselenggarakan International Social Security Association (ISSA), Rabu (10/6/2020). 

Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) terdiri dari negara Algeria, Argentina, Belgia, Perancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki, dan Uruguay.

• 5 Catatan Ketentuan Surat Keterangan Perjalanan Harus Diperhatikan Masuk Manado

Selain itu, Fachmi mengatakan, tahun 2016 keberadaan Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. 

Tak hanya itu, Program JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

“Selain memberi kontribusi pada penurunan ketimpangan dan mencegah orang jatuh miskin, dampak besar lainnya dari implementasi Program JKN-KIS adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat. Kondisi ini mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang,” ujar Fachmi.

Fachmi menambahkan realitas yang terjadi dalam pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia dapat menjadi acuan negara lain, bahwa pentingnya keberpihakannya sebuah negara untuk memberikan jaminan pengaman sosial termasuk kesehatan. 

• Bupati dan Wabup Bolsel Kembali Serahkan BLT Dandes ke Warga Tomini dan Posigadan

Apalagi saat ini, situasi dunia tengah berada dalam status pandemi yang cenderung memporak-porandakan kondisi ekonomi global dan tidak menutup akan memperlebar angka ketimpangan.

“Untuk itu, dalam kondisi pandemi saat ini pentingnya memastikan cakupan jaminan sosial kesehatan untuk akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat," sebutnya.

Setiap negara harus dapat memastikan bagaimana aspek keberlangsungan finansial program jaminan sosial khususnya kesehatan serta memastikan angka cakupan kepesertaan. 

"Hal ini merupakan hal mendesak mengingat terdapat adanya kerentanan populasi secara global baik di tingkat ekonomi akibat peningkatan angka pengangguran,” kata Fachmi.

• Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley Mengaku Menyesal Foto Bareng Presiden Trump

ISSA sebagai asosiasi lembaga jaminan sosial yang beranggotakan 158 negara di dunia, kembali mempercayakan Indonesia dalam hal ini Kesehatan sebagai salah satu Ketua Komisi Teknis (Technical Commission) ISSA dari 13 Komisi Teknis yang dibentuk. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, untuk kedua kalinya terpilih sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance ISSA Periode 2020-2022. Pada tahun 2018 di Jenewa Swiss, BPJS Kesehatan juga pernah memimpin 12th ISSA Forum for Technical Commission.