Breaking News:

Update Virus Corona Manado

5 Catatan Ketentuan Surat Keterangan Perjalanan Harus Diperhatikan Masuk Manado

Pemerintah kota Manado bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 di kota Manado, memperketat pembatasan orang masuk kota Manado

Penulis: Fistel Mukuan | Editor: David_Kusuma
Istimewa
Jubir Satgas Covid-19 kota Manado drg Sanil Marentek 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Demi memutus mata rantai penyebaran penyebaran pandemi corona virus, Pemerintah kota (Pemkot) Manado bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 di kota Manado, memperketat pembatasan orang masuk kota Manado.

Selain wajib memenuhi syarat pakai masker, suhu tubuh dibawah 38 derajat, penumpang dalam kendaraan maksimal harus 50 persen, di hari ketiga dari pelaksanaan pembetasan tersebut, warga luar Kota Manado yang akan melewati Pos Kontrol Kesehatan harus menunjukan Surat Keterangan Perjalanan (SKP).

Sehubungan dengan itu, Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut melalui Jubir Satgas Covid-19 Pemkot Manado drg Sanil Marentek menjelaskan contoh format Surat SKP, dibuat di kelurahan atau kantor desa setempat.

Masyarakat yang bersangkutan harus berisikan tanggal surat dibuat, nama lengkap, nomor KTP, umur, jenis kelamin, golongan darah dan nomor handphone.

Event Pariwisata Virtual Pertama di Indonesia, Manado Fiesta 2020

"Formatnya standard. Harus dijelaskan juga bahwa nama tersebut di atas tinggal di mana, lingkungan mana, desa mana, kabupaten mana, misalnya Minahasa atau Minut. Terus keperluan datang ke Manado untuk apa, lalu dicantumkan tanggal lama tinggal di Manado, dari kapan sampai kapan. Pasti lurah atau kepala desa sudah tahu," kata Jubir Covid-19, didampingi Kabag Pem-Humas Kota Manado, Drs Sonny M Takumansang, M.Si, Jumat (12/06).

Menurut Sanil, saat di pos kontrol, petugas akan meminta surat keterangan serta mencocokan dengan KTP atau SIM yang bersangkutan.

Bagi Sanil, Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai, karyawan yang bekerja di instansi vertikal, kantor perwakilan pemerintah daerah dan asing, TNI/Polri dan karyawan BUMN/BUMD, hanya memakai surat keterangan jalan yang ditandatangani oleh atasan.

"Jadi tidak perlu pakai Surat Keterangan Perjalanan. Namun saat lewat di pos nanti tetap harus menunjukan surat jalan dengan KTP atau SIM," tegas Sanil.

Komentari Soal Wacana Prabowo yang Akan Maju Pilpres 2024, Ketua Umum PA 212: Prabowo Sudah Finish

Lanjutnya, untuk masyarakat pekerja atau karyawan swasta, surat keterangan harus ditandatangani oleh pemerintah setempat di mana yang bersangkutan tinggal, dalam hal ini kepala desa atau lurah.

Sanil juga katakan, surat keterangannya berlaku selama tujuh hari atau satu minggu. Jadi kalau ada yang bertanya apakah kartu atau surat itu diperbaharui setiap hari atau per dua hari misalnya, itu tidak, jadi berlaku selama tujuh hari.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved