Tanggapan Sri Mulyani atas Kemarahan Trump pada Pemerintah Indonesia, Gara-gara Netflix dan Zoom

TRIBUNMANADO.CO.ID - Amerika Serikat dan entitas bisnis swastanya kini sedang dalam masalah pelik.

Beberapa negara termasuk Indonesia mulai berencana menambahkan skema pajak untuk beberapa perusahaan asal negeri Paman Sam tersebut.

AS kini tak hanya menghadapi gempuran ekonomi China yang relatif lebih stabil meski terdampak pandemi Corona.

Dilansir dari Reuters, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer mengatakan Presiden AS Donald Trump mengkhawatirkan akan banyak mitra dagang yang akan gunakan skema pemungutan pajak yang tak adil.

"Presiden Trump khawatir akan banyak mitra dagang kami yang akan menggunakan skema pemungutan pajak yang tidak adil untuk perusahaan kami," ujar Robert.

Terkait hal tersebut Presiden Amerika Serikat, Donald Trump marah gara-gara rencana pemerintah Indonesia membebankan pajak pada layanan digital, salah satunya adalah Netflix.

Kami kutip dari reuters, pemerintah Amerika Serikat akan menyelidiki negara-negara yang akan memberlakukan pajak layanan digital, termasuk Indonesia.

Perwakilan dagang Amerika Serikat bilang pemberlakuan pajak ini berpotensi meningkatkan ketegangan dagang antar-negara.

Trump khawatir banyak mitra dagang amerika yang akan menggunakan skema dagang yang tak adil.

Kementerian keuangan bakal tarik pajak digital layanan streaming film dan musik mulai 1 Juli mendatang.

Layanan tersebut dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen.

Produk digital seperti aplikasi dan permainan yang dianggap mengambil manfaat ekonomi Indonesia melalui transaksinya juga akan kena PPN.

Penerapan pajak ini diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara untuk menanggulangi dampak pandemi Covid 19.

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani enggan mengomentari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang marah karena layanan jasa digital Amerika seperti Netflix, Zoom dan lainnya bakal dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak Digital.

Sri Mulyani enggan menjawab hal ini setelah ditanya wartawan usai rapat terbatas melalui video conference hari ini 3 Juni 2020.

"Jadi pajak digital saya nggak mau jawab dulu. Nanti yang jadi headline malah pajak subsidi," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Indonesia menjadi salah satu negara yang saat ini tengah mempertimbangkan untuk menarik pajak layanan  digital dari perusahaan Amerika Serikat.

Meski begitu, Indonesia perlu belajar dari kasus Prancis vs Amazon 2019 lalu.

Diketahui Pemerintah Prancis sempat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan beban pajak raksasa digital seperti Google, Facebook dan Amazon yang beroperasi di negara tersebut.

Akan tetapi, Amazon yang merupakan perusahaan digital raksasa asal Seattle, Amerika Serikat yang juga memiliki lini bisnis e-commerce itu membalas pemerintah Prancis dengan menaikkan harga jual untuk setiap produk dari Prancis di platformnya.

Hal itu tentu menjadi sulit manakala jika Indonesia serius memberlakukan pajak layanan digital dari perusahaan asal Amerika seperti Zoom, Netflix, Google dkk mengingat dalam kaidah perdagangan bebas, entitas-entitas itu juga bisa menaikkan atau menerapkan aturan tersendiri untuk pengguna di Indonesia, seperti apa yang terjadi pada kasus Prancis vs Amazon.

Donald Trump Dijegal Bawahannya

Efek domino akibat tindak kriminal seorang polisi Amerika Serikat, Derek Chauvin terhadap seorang warga kulit hitam bernama George Floyd semakin meluas.

Selain demonstrasi dan ricuh dibanyak wilayah Amerika Serikat, apa yang terjadi di negeri Paman Sam itu jg membuat situasi Presiden Amerika Serikat (AS) semakin pelik.

Pada Rabu (3/6/2020), Menteri Pertahanan AS, Mark Esper justru menentang apa yang dititahkan atasannya, Donald Trump.

Mark Esper menentang penerapan hukum yang jarang digunakan seperti mengerahkan militer untuk mengatasi protes nasional atas kebrutalan polisi terhadap warga Afrika-Amerika.

Padahal dua hari sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkata bahwa dia bisa memanggil tentara untuk meredam protes masa.

"Saya tidak mendukung penerapan Undang-undang pemberontakan," ujar Esper sebagaimana dilansir AFP,

"Saya selalu percaya dan akan terus percaya bahwa Garda Nasional sudah sangat tepat dalam bekerja di ranah domestik sebagai otoritas sipil di situasi seperti ini," tambahnya.

Dia juga mengatakan, keterlibatan militer adalah pilihan paling akhir dan hanya dalam situasi sangat mendesak.

"Opsi pengaktifan tugas (militer) hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir dan hanya dalam situasi yang mendesak dan mengerikan," ujarnya kepada wartawan di Pentagon.

"Kita tidak sedang berada di situasi itu saat ini."

Diketahui pada Senin (1/6/2020) lalu, Trump memperingatkan bahwa dia bisa memobilisasi seluruh sumber daya federal yang tersedia, baik sipil dan militer untuk melawan protes massa yang terjadi di hampir penjuru AS dan menewaskan 9 orang.

Aksi protes massa yang rusuh itu buntut dari kematian George Floyd, pria Afrika-Amerika oleh polisi kulit putih Minneapolis, Derek Chauvin.

Trump mengatakan bahwa negaranya telah dicengkram oleh profesional anarkis, gerombolan perusuh, pembakar, penjarah, kriminal, Antifa dan lainnya.'

Jika kota-kota di negara bagian AS itu tidak dapat lagi dikontrol, Trump mengatakan akan "menyebarkan militer AS dan dengan cepat menyelesaikan berbagai permasalahan mereka".

Ketika ditanya kapan Trump akan menerapkan Undang-undang pemberontakan 1807 dan menugaskan tentara, Pentagon mengatakan 'tidak'.

Namun itu berarti juga mengatakan bahwa mereka telah mengambil langkah awal ke arah itu, dengan membawa 1.600 polisi militer bertugas aktif ke daerah Washington, "sebagai langkah perencanaan yang bijak."

Selain itu, Esper juga membela tindakannya dan tindakan Ketua Umum Gabungan Jenderal Mark Milley di Gedung Putih, pada Senin lalu.

Pasukan diperintahkan untuk menembakkan bom asap dan bola lada, proyektil menyakitkan yang mampu melepaskan bahan kimia, untuk memukul mundur demonstran di taman dekat Gedung Putih sehingga Trump dapat berdiri untuk foto-foto di depan gereja terdekat.

Esper dan Milley dituduh oleh mantan pejabat tinggi pertahanan dan oposisi Demokrat bahwa mereka telah ambil bagian dalam aksi politik Trump.

Tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tradisional bahwa militer AS tetap apolitis.

Eks ketua kepala Gabungan Mike Mullen mengkhawatirkan bahwa ketika mereka (Esper dan Milley) melaksanakan perintah, anggota militer kita akan dikooptasi untuk tujuan politik tertentu.

Ada pun terkait pemukulan mundur demonstran di dekat Gedung Putih itu Esper.

"Saya tidak menyadari adanya penegakan hukum di taman (dekat Gedung Putih)."

"Saya tahu kami tengah berjalan menuju gereja, namun saya tidak tahu bahwa foto op tengah berlangsung."

"Saya lakukan apa yang saya bisa untuk tetap bersikap apolitis dan terhindar dari situasi yang mungkin menjadi politis.

"Dan terkadang saya berhasil, terkadang saya gagal. Namun tujuan saya tetap menjaga departemen saya di luar politik, tutup Esper.

(Tribunnewswiki.com/Ris)

Artikel ini telah tayang di Tribunnewswiki.com dengan judul Gara-Gara Netflix dan Zoom, Presiden AS Donald Trump Marah Terhadap Pemerintah Indonesia, Ada Apa?

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Netflix Dipajakin, Presiden AS Donald Trump Marah pada Pemerintah Indonesia