DKI Jakarta
Anies Baswedan Tegas, Tak Segan Cabut Izin Kantor hingga Mall Bagi yang Melanggar
Tapi Anies sadar ada keterbatasan jumlah personel aparat bila senantiasa harus mengawasi tempat - tempat dari lapangan.
Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban mengendalikan penyebarannya.
"Kegiatan ekonomi tetap harus tutup, keluar masuk wilayah harus ada pengaturan, dan pergerakannya akan diatur oleh wali kota," kata dia.
Anies menjelaskan, terkait dengan fase transisi, bulan Juni merupakan periode bagi wilayah DKI Jakarta untuk menuju wilayah yang aman dari penyebaran Covid-19 sekaligus memberikan lingkungan yang sehat dan produktif bagi warganya.
PSBB di DKI Jakarta terakhir kali diperpanjang hingga 4 Juni 2020.
Grafik Harian Turun
Di akun resmi media sosialnya yang dikutip Tribunnews, hari ini, Jumat, 5 Juni 2020, Anies menjelaskan, hasil evaluasi atas penerapan PSBBI di DKI Jakarta, berdasarkan kajian ilmiah Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) menyatakan, estimasi angka reproduksi efektif/ effective reproduction number (Rt) dari Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sampai dengan 4 Juni 2020 adalah 0,99.
Anies menyebutkan, di bulan Maret 2020 kemarin, angka Rt kita 4. Kita mulai melakukan pembatasan, penutupan sekolah, Car Free Day ditiadakan, imbauan work from home, sehingga angkanya dapat turun drastis di bulan Maret - April ini.
"Jika dilihat dari kasus positif harian dan jumlah kematian harian per tanggal 3 Juni 2020, grafik di Jakarta relatif turun. Ini adalah kerja bersama seluruh masyarakat yang selalu disiplin menjaga protokol kesehatan," sebutnya.
Dia menyebutkan, ada tiga indikator untuk melakukan pelonggaran pembatasan sosial, yaitu:
1. Epidemiologi
Tren PDP di Jakarta yang fluktuatif cenderung meningkat, Tren Kasus Positif yang fluktuatif cenderung menurun, dan Tren Kematian selalu menurun. Skor: 75
2. Kesehatan Publik: Tren jumlah tes PCR di Jakarta yang fluktuatif cenderung meningkat, Proporsi di rumah saja di perkotaan 50 - 70 %. Skor: 70
3. Fasilitas Kesehatan
Jumlah ventilator dan Jumlah APD di Jakarta ada peningkatan dan memenuhi kebutuhan. Skor: 100
Total skor dari ketiga indikator tersebut di DKI Jakarta adalah 76. Sehingga, pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan secara bertahap dengan tetap waspada terhadap lonjakan kasus.