Virus Corona
Pemerintah Wuhan Larang Warga Konsumsi Daging Hewan Liar Selama 5 Tahun ke Depan
Larangan mengonsumsi daging hewan liar ini telah berlaku sejak 13 Mei yang lalu dan akan berjalan selama lima tahun.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Wuhan di China kini mengeluarkan aturan berupa larangan mengonsumsi daging hewan liar.
Dilansir oleh TribunTravel dari DailyMail, hal ini karena hewan liar yang dikonsumsi tersebut diduga telah menyebabkan COVID-19.
Larangan mengonsumsi daging hewan liar ini telah berlaku sejak 13 Mei yang lalu dan akan berjalan selama lima tahun.
Sebelumnya, para ahli di China mengatakan bahwa virus yang telah menjadi pandemi tersebut menyebar dari hewan liar yang dijual di pasar seafood Huanan.
Pasar seafood Huanan yang telah ditutup sejak 1 Januari yang lalu dikenal sebagai tempat penjualan beragam jenis hewan liar.
Di pasar ini, ada banyak hewan liar baik yang telah mati maupun hidup yang diperjual-belikan, seperti rubah, buaya, anak serigala, salamander raksasa, ular, tikus, burung merak, landak, landak, koala, dan daging buruan lainnya.

Setidaknya COVID-19 telah menginfeksi sekitar 82.965 orang dan sebanyak 4.634 orang meninggal dunia karena virus tersebut.
Dalam skala global, hampir lima juta orang tertular COVID-19 dan setidaknya 324 ribu orang meninggal akibat virus tersebut.
Atas alasan tersebut, pemerintah provinsi Hubei, tempat kota Wuhan membuat aturan larangan mengkonsumsi hewan liar.
Selain itu, perdagangan dan konsumsi hewan liar, termasuk hewan yang dipelihara ditangguhkan untuk sementara waktu.
Industri perdagangan satwa liar di China sebenarnya cukup menjanjikan, pada tahun 2017 telah menghasilkan 520 miliar yuan atau setara dengan Rp 1 triliun.
Dalam kebijakan ini, Pemerintah China melarang semua orang mengkonsumsi daging binatang liar, baik yang ada di daratan atau hewan liar yang terancam punah, termasuk biota laut.

Kemudian, kegiatan perburuan hewan liar juga menjadi ilegal.
Untuk para pekerja medis yang berburu hewan liar untuk keperluan obat, harus membuat izin khusus terlebih dahulu dari pemerintah.
(TribunTravel.com/GigihPrayitno)